• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 09 Juli 2020

     
    Home   »  Nasional
     
    Ini Kata Jokowi soal Buruh `Outsourcing`
    ANA DEA | Kamis, 01 Mei 2014 | 19:51 WIB            #NASIONAL

    Ini
    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

     

     
    Jakarta - Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, angkat bicara terkait penerapan sistem alih daya (outsourcing). Pada aksi unjuk rasa Hari Buruh, Kamis (1/5/2014), banyak yang menyerukan untuk tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014.

    Sebab, sistem outsourcing merupakan kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI. Megawati adalah Ketua Umum PDI-P, partai yang mencalonkan Jokowi sebagai presdien Indonesia mendatang.

    "Kembali lagi ke undang-undangnya. Kalau di dalam undang-undangnya tidak boleh menerapkan outsourcing dan di lapangan ada yang menerapkan, ya tidak benar," kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Kamis (1/5/2014). 

    Jika kelak menjadi presiden, lanjut Jokowi, dia akan tetap memimpin berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Adapun lima jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing adalah cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan.

    Sebagian buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing. Menurut mereka, penghapusan sistem ini merupakan bagian dari komitmen seorang capres dalam memperjuangkan nasib buruh.

    Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan, dirinya tetap akan mengikuti peraturan yang berlaku. "Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi penting. Tapi, yang lebih penting lagi adalah pemerataan. Kembali lagi, kita harus berdasar undang-undang dan konstitusi," kata Jokowi.

     


    Sumber: Kompas.com
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.