• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 01 April 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    K-SPSI Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas kepada Pengusaha Nakal
    ALBERTO | Jumat, 02 Mei 2014 | 09:35 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    K-SPSI
    Ketua K-SPSI NTT, Stanis Tefa Mathaus

     
    Kupang, Flobamora.net - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Stanis Tefa Mathaus meminta pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi pengusaha nakal di daerah ini, terutama yang tidak mematuhi ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

    "Menurut catatan kami, masih banyak pengusaha nakal yang tidak mau mematuhi UMP NTT. Karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha bersangkutan," ujar Stanis di Kupang, Kamis (1/5).

    Menurutnya, sanksi tersebut adalah mencabut atau tidak memperpanjang lagi surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin tempat usaha (SITU).Upah Minimum Provinsi NTT 2014 ditetapkan sebesar Rp1.150.000 atau naik Rp140 ribu dari 2013 sebesar RpRp1.010.000, namun masih banyak pengusaha yang mengingkar dari aturan tersebut.

    Menurut dia, upaya peningkatan kesejahteraan buruh di NTT sebenarnya telah dipelopori SPSI yang mendapat sambutan baik masyarakat dan pemerintah dengan menaikan UMP setiap tahun.

    Namun, kata dia, pelaksanaan UMP tersebut belum maksimal bagi sekitar 52.000 orang buruh dan tenaga kerja yang saat ini terdaftar di KSPSI NTT.

    "Masih banyak yang belum terdaftar di KSPSI NTT dan diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan ribu yang disewenangkan hak dan kesejahteraannya oleh pengusaha di wilayah ini," katanya.

    "Kami akan tetap melakukan advokasi kepada semua anggota buruh dan pekerja yang mengalami ketidakadilan dari majikannya masing-masing, agar hak-hak mereka sebagai buruh wajib dipenuhi," katanya menambahkan.

    Dia menambahlkan, belum semua perusahaan besar di wilayah ini membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pekerja atau buruh, sehingga masih bertindak sewenang-wenang terhadap para pekerja yang ingin mendapatkan hak-haknya secara adil.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.