• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 13 Mei 2021

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Dewan Desak Pemprov NTT Tuntaskan Inventarisasi Tanah
    ALBERTO/RISKY | Sabtu, 17 Mei 2014 | 10:58 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Dewan
    DPRD Provinsi NTT

     

     

    Kupang, Florbamora, net -  DPRD Provinsi NTT mendesak pemerintah setempat untuk segera menginventarisasi tanah - tanah milik daerah yang tersebar di seluruh wilayah provinsi kepulauan itu  yang belum tercatat dan tanah- tanah yang diokupasi masyarakat.

     

    Permintaan tersebut merupakan rekomendasi DPRD NTT bidang keuangan daerah terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun 2013 dalam sidang paripurna dewan, Rabu (14/5) lalu.

     

    Rekomendasi itu disampaikan juru bicara tim perumus, Semuel Victor Nitti, yang menggarisbawahi,  DPRD NTT masa jabatan 2009- 2014 tidak pernah memberikan persetujuan terkait penghapusan dan hibah aset tanah milik pemprov kepada pihak swasta. Karena hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah.

     

    “Dalam melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga, pemprov harus melibatkan tim appraisal yang berkompeten,” katanya.

     

    Lebih lanjut Semuel menyatakan, pemprov harus segera menuntaskan penyelesaian administrasi terhadap tanah- tanah milik pemprov yang telah ditukar guling, antara lain tanah Bank Bukopin. Sebagai pemegang saham, pemprov segera melakukan evaluasi terhadap KSO pada Hotel Sasando yang Hak Guna Usahanya (HGU) akan berakhir pada tahun 2014 ini.

     

    Pemprov melalui instansi terkait juga diminta untuk segera memfungsikan Badan Pengelola Kawasan Industri (KI) Bolok, Kabupaten Kupang untuk menangani aset- aset milik pemprov di KI Bolok.

     

    “Pemerintah perlu melakukan pendataan aset daerah serta melakukan pengawalan secara baik untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran- pelanggaran maupun okupasi yang dilakukan oleh masyarakat,” tandasnya.

     

    Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Obaldus Toda secara terpisah menyampaikan, pihaknya sedang melakukan inventarisasi, sensus dan penilaian terhadap semua aset termasuk tanah milik pemprov. Penilaian itu dilakukan untuk mengetahui berapa nilai atau harga taksasi aset yang ada.

     

    “Kami mengoptimalkan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yang tersebar di 21 kabupaten dan kota karena aset milik pemprov itu terdapat di daerah- daerah,” paparnya.***


     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.