• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 04 Juni 2020

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Komisi V DPR RI Sayangkan Pemblokiran Bandara
    ALBERT R. | Senin, 23 Desember 2013 | 12:09 WIB            #NASIONAL

    Komisi
    Yos Nae Soi (Foto : Web)

     
    Kupang, Flobamora.net - Anggota Komisi V DPR RI asal Ngada, Yosep Nae Soi, menyayangkan peristiwa  pemblokiran Bandara Turelelo - Soa, apalagi didalangi oleh bupati sebagai kepala daerah.

    "Saya sebagai mantan Ketua Pansus UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, sangat menyayangkan kejadian ini," tegas Nae Soi yang dihubungi, Senin (23/12).

    Dia menjelaskan, dalam UU Penerbangan itu, pasal 201 menyatakan, setiap orang dilarang berada di
    dalam ruangan pada daerah tertentu di dalam bandara, kecuali mendapat izin dari otoritas bandara.

    Menurutnya, di dalam bandara ada daerah yang sangat terlarang dan hanya untuk orang-orang tertentu ang bisa masuk. Ada daerah terlarang terbatas, di mana tidak hanya otoritas bandara, tapi orang luar juga  bisa masuk dengan izin otoritas bandara.

    Mengacu pada UU Nomor 1/2009 tersebut, tegasnya, tidak ada alasan siapa pun juga untuk menduduki bandara. "Kalau itu terjadi, sebagai mantan Ketua Pansus UU No: 1/2009, saya sangat menyesal dan kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Apalagi diduduki oleh Satpol PP. Tidak boleh," tandasnya.

    Nae Soi juga menyoroti kinerja Merpati. Manajemen Merpati diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pejabat negara di daerah, terutama berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan. "Bukan kemudahan  untuk tidak bayar, tetapi pelayanan. Kedua belah pihak introspeksi diri," katanya.

    Dia berjanji akan membawa masalah ini dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dalam waktu
    dekat. "Kita tunggu laporan resmi dari Kepala Bandara Soa melalui Menteri Perhubungan. Kita akan
    pertanyakan masalah ini saat rapat kerja dengan menteri perhubungan," ujarnya.

    Dari keamanan dan keselamatan penerbangan, sambungntya, apakah ada pelanggaran atau yang menjurus kepada terganggunya keamanan dan keselamatan penerbangan.

    "Kalau terjadi apa-apa di udara, misalnya karena bahan bakar habis, siapa yang bertanggung jawab?
    Harus ada sikap tegas dari otoritas bandara terhadap masyarakat luar bahwa bandara daerah terlarang
    untuk siapapun yang masuk tanpa izin otoritas bandara," tandasnya.

    Dia menegaskan, apapun alasannya, siapapun orangnya, bahkan presiden sekalipun tidak boleh masuk ke bandara tanpa izin otoritas bandara. Menurut dia, yang berhak di bandara hanya otoritas bandara, begitu juga di laut.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.