• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Enam Kabupaten/Kota di NTT Persoalkan Batas Wilayah
    ALBERT R. | Kamis, 05 Desember 2013 | 11:53 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Enam
    dok/flobamora.net

     
    Kupang, Flobamora-  Sebanyak enam kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menyisahkan persoalan batas wilayah administrasi , yakni antara Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Timur dengan Ngada, serta Kabupaten  Timor Tengah Selatan (TTS) dengan Belu.

    "Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus melakukan negosiasi agar masalah batas bisa segera diselesaikan," Kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) NTT, Eduard Gana kepada wartawan di Kupang, Kamis (5/12).

    Eduard menyebutkan, titik- titik masalah yang dipersoalkan enam kabupaten/kota dimaksud yakni Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang dengan lokasi di segmen Nasipanaf. Antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Ngada di segmen Buntal dan Bakit. Sedangkan masalah batas antara Kabupaten TTS dengan Belu di segmen Lotas dan Besnam.

    Dia menjelaskan , dari masalah tapal batas wilayah administrasi antar daerah tersebut, ada sejumlah segmen yang sudha menemui titik terang penyelesaian. Untuk segmen Lotas dan Besnam sudah dilakukan fasilitasi dan secara administrasi sudah diselesaikan.
    Untuk segmen Nasipanaf akan diselesaikan pada akhir tahun 2013. Sedangkan segmen Buntal dan Bakit, pemerintah provinsi NTT sudah menemukan persoalan yang ada dan telah dilaporkan ke gubernur. Saat ini sedang dalam upaya fasilitasi.

    “Dalam melakukan upaya mediasi penyelesaian, kita mengedepankan pendekatan persehatian,” ujarnya .

    Lebih lanjut dia menerangkan, pola pendekatan persehatian yang dilakukan tersebut yakni melakukan pendekatan antara kelompok masyarakat yang berselisih masalah perbatasan dari dua wilayah yang bersengketa.

    Selain itu antara masyarakat dengan pemerintah serta tokoh masyarakat.  Sedangkan berkaitan dengan bukti- bukti di lokasi perbatasan seperti pemasangan pilar hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari para pihak yang bersengketa.

    “Kita berharap, daerah kabupaten/kota yang bermasalah soal perbatasan memiliki administrasi yang jelas,” papar.

    Dia  menyatakan, tugas pemerintah adalah menetapkan batas- batas wilayah administrasi yang ada kaitan dengan pelayanan pemerintahan. Pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan intervensi dengan memproses administrasi yakni sertifikasi tanah milik masyarakat.

    Pemerintah provinsi, katanya,  ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menetapkan batas wilayah pemerintahan, bukan batas wilayah perbatasan.  Daerah yang menjadi konflik perbatasan biasanya adalah daerah yang berbatasan darat.

    “Masing- masing pihak masih saling klaim mengenai masalah perbatasan. Diharapkan jika disepakati untuk ditangani oleh pemerintah provinsi maka apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bisa diterima oleh pihak yang bersengketa,” tambahnya.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.