• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Oktober 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Kubu Prabowo: Karena Ilegal, Surat DKP Disembunyikan Wiranto
    A. RIZKY | Sabtu, 21 Juni 2014 | 18:25 WIB            #NASIONAL

    Kubu
    Mantan Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto. Kompas.com/SABRINA ASRIL

     
    JAKARTA — Kubu calon presiden Prabowo Subianto mencurigai, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang berisi pemberhentian terhadap Prabowo pada 1998 lalu saat ini disimpan secara pribadi oleh mantan Panglima ABRI Wiranto. Pasalnya, arsip surat keputusan tersebut tidak lagi dapat ditemukan di Markas Besar TNI.

    "Berdasarkan pernyataan Kapuspen TNI pada tanggal 20 Juni 2014 untuk menyampaikan pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, tidak ditemukan arsip DKP di Mabes TNI maupun di Sekretariat Umum TNI," kata anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosade, dalam konferensi pers di Rumah Polonia, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

    Menurut Andre, adalah hal yang sangat aneh jika surat sepenting itu bisa menghilang dari Mabes TNI. Dia menengarai, Wiranto sengaja menyimpan surat keputusan itu secara pribadi karena sudah mengetahui sejak awal bahwa keputusan surat DKP adalah inkonstitusional dan ilegal. Dia juga menduga hal tersebutlah yang membuat surat DKP tersebut tersebar luas di media sosial. "Wiranto tidak berani menyimpan surat itu di Mabes TNI," ujarnya.

    Andre menilai, surat DKP itu ilegal karena berdasarkan Skep: Panglima ABRI No 838 Tahun 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira, Panglima ABRI tidak punya wewenang untuk membuat DKP untuk perwira tinggi. Pangab hanya mempunyai wewenang untuk membuat DKP untuk perwira menengah, dari kolonel ke bawah.

    Isi Skep itu juga mengharuskan anggota DKP minimal tiga orang harus memiliki pangkat lebih tinggi dari terperiksa. Faktanya, hanya satu orang yang saat itu memiliki pangkat lebih tinggi, yaitu Kasad Jenderal Subagyo HS.

    Surat DKP terkait pemberhentian Prabowo sebelumnya tersebar melalui media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo.

    Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.

    Sebelumnya, Wiranto menggelar konferensi pers menanggapi tersebarnya surat DKP. Dalam kesempatan itu, Wiranto di antaranya menyebut Prabowo terlibat penculikan aktivis pada tahun 1998 atas inisiatif sendiri.

    Wiranto juga menilai tidak penting apakah Prabowo diberhentikan secara hormat atau tidak. Dia meminta publik untuk melihat substansi penyebab Prabowo bisa sampai diberhentikan.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.