• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 21 September 2019

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pemprov NTT tidak Proaktif Proses Jamkrida
    ALBERTO | Senin, 07 Juli 2014 | 16:29 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pemprov
    Ketua Komisi C DPRD NTT, Stanis Tefa

     

    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dinilai tidak proaktif memproses pengurusan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.

    " Pemprov NTT belum terlalu proaktif, masih tidur-tiduran. Padahal, kita sudah berikan pedoman, petunjuk hasil konsultasi kita ke Jakarta," kata Ketua Komisi C. DPRD NTT Stanis Tefa kepada wartawan pekan lalu.

    Menurutnya, keberadaan PT Jamkrida sangat penting untuk memberikan jaminan kredit bagi usaha kecil menengah (UKM) di daerah ini. Sebab, dengan pemberian modal kepada UKM, maka  ekonomi di daerah ini akan mengalami pertumbuhan.

    Dia berharap, Pemprov tidak berlama-lama mengurus pendirian PT Jamkrida yang merupakan amanat dari Perda Nomor 2 Tahun 2013 itu. Landasan hukum pendirian perda itu merupakan proses panjang yang sudah dilalui di lembaga legislatif.

    "Dasar hukumnya sudah ada. Dananya sudah kita pisahkan Rp 25 miliar, apalagi yang belum, dan hambatannya di mana," tanya Tefa.

    Mantan Kepala BKPMD Provinsi NTT meminta Pemprov NTT segera memproses pengurusan akte pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru itu guna memberikan jaminan kredit bagi para pelaku UMK.

    Dia mengaku, sepulang dari konsultasi di Jakarta, pihaknya sudah memberikan panduan kepada Pemprov untuk memproses pengurusan akte pendirian. Sehingga Biro Ekonomi dan Biro Hukum dapat  mengeksekusi pengurusan pendirian PT Jamkrida dimaksud.

    Apalagi, katanya, dengan dipimpin oleh seorang doktor, Biro Ekonomi seharusnya lebih proaktif terhadap pendirian perusahaan daerah tersebut. Sebaliknya, Biro Hukum harus responsif  mempersiapkan persyaratan untuk penertiban akte notaris.

    Tefa menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi siap memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait pendirian PT Jamkrida. Namun hal ini sangat tergantung dari kecepatan proses pendirian perusahaan dimakdsud.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.