• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 01 Juni 2020

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pembentukan PT Jamkrida Terbentur Regulasi
    ALBERTO | Selasa, 08 Juli 2014 | 12:23 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pembentukan
    Sekda Provinsi NTT, Fransiskus Salem

     

    Kupang, Flobamora.net -  Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem mengatakan, lamanya pengurusan akte notaris PT Jamkrida disebabkan adanya perubahan regeluasi soal kewenangan fit and proper test  Bank Indonesia (BI).

    "Dulu fit and proper test bisa dilakukan sendiri oleh BI. Dengan berubahnya regulasi, kewenangan BI dialihkan ke OJK," kata Salem di Kupang, Selasa (8/7) menanggapi pernyataan Ketua Komisi C DPRD NTT, Stanis Tefa yang menyatakan  Pemprov NTT tidak proaktif terhadap pembentukan PT Jamkrida.

    Menurutnya, akibat perubahan regulasi pada 1 Januari lalu, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperluas termasuk lembaga keuangan non perbankan. Hal ini membuat pihaknya harus melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk pengurusan akte notaris.

    Salem mengaku, pihaknya memang harus cepat melakukan pengurusan akte namun tetap harus dilakukan dengan baik, termasuk mempersiapkan para pengurus PT Jamkrida.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengurusan akte tersebut, harus dicantumkan para pengurus. Namun pengurusnya harus  dilakukan fit an proper test oleh OJK. Karena itu, pengurusan akte baru dilakukan setelah ada pengurus.

    Ditanya komposisi pengurus PT Jamkrida yang segera dibentuk, Salem mengatakan, untuk sementara hanya dua direksi dan dua komisaris. Namun siapa-siapa yang akan menduduki posisi itu, dia enggan menyebutkan.

    "Untuk sementara dua direksi dan dua komisaris. Pengurus ini yang akan di-fit and proper test. Jumlah pengurusnya sementara ini. Soal penambahan, akan disesuaikan pada periode berikut," ujarnya.

     

    Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dinilai tidak proaktif memproses pengurusan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.

    " Pemprov NTT belum terlalu proaktif, masih tidur-tiduran. Padahal, kita sudah berikan pedoman, petunjuk hasil konsultasi kita ke Jakarta," kata Ketua Komisi C. DPRD NTT Stanis Tefa kepada wartawan pekan lalu.

    Menurutnya, keberadaan PT Jamkrida sangat penting untuk memberikan jaminan kredit bagi usaha kecil menengah (UKM) di daerah ini. Sebab, dengan pemberian modal kepada UKM, maka  ekonomi di daerah ini akan mengalami pertumbuhan.

    Dia berharap, Pemprov tidak berlama-lama mengurus pendirian PT Jamkrida yang merupakan amanat dari Perda Nomor 2 Tahun 2013 itu. Landasan hukum pendirian perda itu merupakan proses panjang yang sudah dilalui di lembaga legislatif.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.