• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 03 Juni 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pemkot Kupang Buka Posko Pengaduan THR
    DEWA HAYON | Rabu, 23 Juli 2014 | 22:00 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pemkot
    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigreasi (Nakretrans) Kota Kupang, Yori Padji Kana

     

    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka Posko pengaduan bagi karyawan atau pekerja yang tidak mendapatkan haknya  khususnya Tunjangan Hari Raya (THR).

     

    “ Kami telah membuka Posko pengaduan yang aktif 1 x 24 jam dengan nomor layanan untuk dihubungi yakni 08114756759,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigreasi (Nakretrans) Kota Kupang, Yori Padji Kana di Kupang, Rabu (23/7).

     

    Menurutnya,  merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada para karyawan dan sebaliknya karyawan berhak meminta THR. Untuk pemberian THR diinstruksikan berdasarkan surat edaran dari Wali Kota Kupang satu minggu menjelang Lebaran.

     

    Dinas Nakretrans Kota Kupang, lanjut  Padji Kana, sudah mengirimi surat kepada perusahaan terkait kewajiban untuk memberikan THR kepada pekerjanya.

     

    “Bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, secepatnya melaporkan ke Dinas Nakertrans. Asumsi kami, perusahaan di Kota Kupang sanggup membayar THR karena belum ada yang melapor terkait ketidaksanggupan membayar,” katanya.

     

    Kata dia, pihaknya  juga mengingatkan perusahaan - perusahaan di Kota Kupang terkait sanksi yang akan diberikan jika tidak membayar THR kepada karyawan atau pekerjanya.

     

    Sebelum sanksi diberikan, terangnya, Tiim Nakertrans terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap persoalan THR itu. Jika berdasarkan hasil telaahan tersebut, perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan baru diberikan sanksi.

     

    Terkait besaran THR yang diterima oleh karyawan, Padji Kana menyebutkan, satu kali besaran gaji pokok bagi karyawan tetap, sementara karyawan magang dihitung berdasarkan gaji yang diterima dibagi 12.

     

    Anggota DPRD Kota Kupang, Kardinan Kalilena mengatakan , pembayaran THR wajib dilakukan oleh perusahan. Karena kewajiban untuk memberikan THR kepada karyawan sudah merupakan ketentuan Perundang-undangan ditambah  imbauan dari Menakertrans, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak memberikan THR.

     

    “Sudah ada aturan dari Menakertrans yang menjadi acuan, jadi kalau masih ada perusahaan yang tidak memberikan, itu berarti sudah melanggar aturan dan harus diberikan sanksi,” tegasnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.