• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 30 Oktober 2020

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang Berada di Level Positif
    DEWA HAYON | Rabu, 23 Juli 2014 | 22:17 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pengelolaan
    Wali Kota Kupang, Jonas Salean

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang berada pada level positif. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan APBD Kota Kupang tahun 2013 dapat menekan pengeluaran dengan tidak mengurangi kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di kota ini.

     

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang,Jonas Salean pada pembukaan sidang I tahun 2014 Dewan Kota, Rabu (23/7).

     

    Dia menjelaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2013. dengan target pendapatan sebesar Rp. 829 miliyar lebih realisasinya sebesar Rp. 815 miliyar. Sedangkan pada belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.897 miliyar, terealisasi sebesar Rp.795 miliyar.

     

    “Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah kota kupang berada pada level positif ,” katanya.

     

    Menurutnya, salah satu agenda sidang I  DPRD Kota Kupang tahun 2014 adalah membahas rancangan kebijakan umum APBD Kota Kupang tahun anggaran 2015 dan rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015.

     

    Selanjutnya,katanya, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah saat ini, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

     

    Disamping itu dengan pemberian otonomi yang luas, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan potensi serta keanekaragaman daerah   yang  memiliki daya inovasi dan kreatifitas  dalam tugas dan fungsi yang diemban, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara baik.

     

    Pemerintah menyadari bahwa pelayanan pemerintahan berlangsung cepat dan  peluang pertumbuhan ekonomi semakin memacu laju aktifitas pembangunan, yang kesemuanya bermuara pada desakan dan tuntutan untuk segera memenuhi pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan baik dalam kuantitas maupun kualitas dari berbagai kebutuhan mendasar berupa sarana prasarana atau infrastruktur perkotaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

     

    “Sidang I DPRD Kota Kupang tahun 2014 ini merupakan sidang terakhir bagi anggota DPRD Kota Kupang periode 2009-2014, untuk itu kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih atas kemitraan antara pemerintah dan dewan yang  terhormat yang telah terbangun dengan baik selama ini. Kesempatan ini juga saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota kupang terpilih periode 2014-2019,” tuturnya.

     

    Sementara itu Ketua DPRD Kota Kupang,Tellendmark Daud dalam sambutanya mengatakan, sehubungan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota Kupang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, bertanggungjawab menyelenggarakan keseluruhan pengelolaaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.

     

    Sedangkan untuk Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD ),katanya, bertangungjawab atas pelaksanaan program kegiatan SKPD.

    “Untuk memastikan penggunaan anggaran yang dimasud sesuai peretauran perundang-undangan yang berlaku,maka Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK) perwakilan NTT, telah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban kauangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang (LKPD) tahun 2013,” katanya.

     

    Dia mengatakan, melalui hasil pemeriksaan BPK perwakilan NTT yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dipastikan Pemerintah Kota Kupang mampu menindaklanjutinya hasil tersebut.

     

    ‘Kami percaya Wali Kota Kupang melalui komitemenya dapat menindaklanjuti temuan BKP perwakilan NTT dapat menyelesaikan sebelum 60 hari yakni pada tanggal 4 September 2014 mendatang,”paparnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.