• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 16 Juli 2020

     
    Home   »  Nasional
     
    Jokowi Belum Terima Surat Panggilan Pemeriksaan dari Polri
    ANA DEA | Kamis, 24 Juli 2014 | 09:58 WIB            #NASIONAL

    Jokowi
    Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Banten di Kota Serang, Banten, Rabu (16/7/2014). Menurut hasil hitung cepat Kompas pada Pemilu Presiden 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 52,34 persen. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

     

     

    JAKARTA, FLOBAMORA.NET — Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan tidak memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, Kamis (24/7/2014), untuk diperiksa sebagai korban terkait penerbitan tabloid Obor Rakyat.

     

    Meski pejabat Mabes Polri telah memberikan keterangan resmi terkait pemanggilan tersebut, Jokowi mengaku belum menerima surat pemanggilan.

     

    "Saya sudah cek di rumah (Jalan Sawo) belum (ada surat). Di rumah dinas (gubernur) juga belum. Di sini (Balaikota) juga belum. Sama di pengacara juga belum," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis pagi.

     

    Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, polisi telah memanggil Jokowi untuk meminta keterangannya dalam kasus kampanye hitam melalui tabloid Obor Rakyat

     

    Ronny menjelaskan, pada 18 Juli 2014, Jokowi telah dipanggil melalui kuasa hukumnya, Teguh Samudra, untuk diperiksa pada 21 Juli 2014. Namun, Jokowi tidak hadir. Surat panggilan kedua untuk Jokowi telah dilayangkan Bareskrim dengan jadwal pemeriksaan Kamis ini.

     

    Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan penulis Darmawan Sepriyossa. Keduanya dijerat Pasal 18 ayat 3 jo Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan ancaman denda Rp 100 juta.


     


    Sumber: Kompas.com
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.