• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 01 Maret 2021

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pemkot Targetkan PAD pada Tahun 2015 Rp 100 Miliar
    DEWA HAYON | Sabtu, 26 Juli 2014 | 14:01 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pemkot
    Walikota Kupang, Jonas Salean

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam mendukung semua program dan kegiatan terutama mewujudkan janji-janji selama masa kampanye pemilihan kepala daerah yang lalu, maka harus didukung dana yang memadai. Karena itu, upaya meningkatkan PAD harus terus dilakukan.

     

    Saat awal  masuk tahun 2012, PAD masih dengan Rp 51 miliar lebih, dan dalam dua tahun memimpin, telah berupaya menaikan PAD hingga Rp 86 miliar. Di perubahan APBD 2014 nanti akan dinaikan lagi menjadi Rp 92 miliar. Selanjutnya pada APBD 2015 akan naikkan lagi PAD hingga Rp 100 miliar lebih.

     

    “Suatu pertumbuhan dan bukan hal yang kecil, jadi banyak yang saya bersama wakil tidak berhasil, tapi kita kasi keyakinan tahap demi tahap kota ini jauh lebih baik,” kata Wali Kota Kupang Jonas Salean  di aula Garuda, Balai Kota Kupang, Jumat (25/7).

     

    Dengan peningkatan PAD itu, apa yang dilakukan dan dijanjikan dapat memenuhi standar pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan PAD. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur agar mampu bekerja maksimal baik untuk peningkatan PAD, juga untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

     

    Dengan dukungan PAD yang terus diupayakan untuk ditingkatkan, dapat mendukung upaya memenuhi semua janji kepada masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran dana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam tahapawal penyaluran dana PEM Rp 15 miliar, telah disalurkan kekelurahan dan ada yang menerima Rp 200 juta, Rp 300 juta, dan 400 juta.

     

    Dana itu, lanjutnya, sudah digulirkan dan belum mencapai 10 bulan sudah Rp 8 miliar yang digulirkan. “Ini berhasil karena dikelola langsung oleh LPN,” katanya.

     

    Menurutnya,penyaluran dana pemberdayaan jika melalui dinas, masyarakat akan menilai itu dana pemerintah dan kembalikan atau tidak tak bermasala. Namun, kalau melalui LPM, mereka yang memverifikasi dan meyalurkan kepada orang-orangyng benar-benar membutuhkan. Sehingga dana dapat digulirkan dengan baik. Jika setiap bulan digulirkan Rp 1 miliar, maka dalam setahun bisa digulirkan hingga Rp 13 miliar dan itu merupakan dana yang dikembalikan. “Ini mungkin satu-satunya di NTT untuk sistem ini,” katanya.

     

    Dalam pengawasan penyaluran dana PEM, lanjutnya, dilakukan secara berlapis, sehingga mendukung keberhasilan program tersebut.

     

    Sebelumnya, berkaitan  dengan PAD , Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang,Jefry Pelt mengatakan ,hingga 30 Juni 2014, capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang telah mencapai 54,85 persen atau Rp 47 miliar dari target Rp 86 miliar di tahun 2014.

     

    Kata dia, dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yakin mampu mencapai target PAD yang sudah ditetapkan.

     

    Menurutnya, dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah yang sudah ada, dia yakin dengan sisa waktu yang ada, target PAD tersebut dapat dicapai.

     

    Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), lanjutnya, setelah selesai liburan Lebaran, akan dilakukan pekan pelayanan pajak. tingkat sebaran SPPT hingga saat ini sudah mencapai 50 persen. Laporan pembayarannya selalu diterima setiap minggu dari Bank NTT.

     

    Dengan adanya peningkatan tingkat hunian hotel, pajak reklame yang telah mencapai 79 persen, dan PBB yang ada maka target yang ditetapkan kemungkinan dapat dilampaui capaiannya.

     

    Selain memaksimalkan objek pajak dan retribusi yang suah ada, ke depan akan pula dijajaki sejumlah potensi baru yang selama ini belum digali, seperti menara telekomunikasi, izin mempekerjakan orang asing, dan potensi penerimaan di sejumlah SKPD yang belum digali akan dimaksimalkan. Jika aturannya memungkinkan, maka akan diproses dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) untuk mulai dipungut.***


     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.