• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 07 April 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Komisi A DPRD Kupang Pertanyakan Dana Lelang Jabatan
    EPO | Kamis, 07 Agustus 2014 | 21:57 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Komisi
    Wakil Bupati Kupang, Korinus Masneno

     

    Oelamasi, Flobamora.net – Komisi A DPRD Kabupaten Kupang berencana dalam waktu dekat akan memanggil Pemerintah Kabupaten Kupang untuk mempertanyakan pos dana yang digunakan saat melakukan lelang jabatan beberapa waktu lalu.

     

    Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kupang, Bernard Bait mengatakan hal ini saat dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (6/8) lalu.

     

    Menurut wakil rakyat asal Fraksi PDIP ini, pos anggaran untuk membiayai lelang jabatan tersebut tidak ada sehingga pihaknya telah diminta oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang untuk menanyakan hal tersebut kepada Pemerintah.

     

    Sebab saat mengadakan lelang jabatan itu, Pemda menggunakan tenaga dari Undana untuk melakukan testing. Karena itu, pihaknya perlu mempertanyakan dana yang digunakan untuk membayar pihak Undana tersebut.

    “Menggunakan jasa Tim Undana tentu tidak gratis sehingga kami perlu dana sumber dananya karena di APBD tidak ada Pos untuk itu,” kata Bernard dari balik teleponnya.

     

    Dia mengatakan, saat ini penyerapan anggaran di setiap SKPD lingkup Pemkab Kupang baru mencapai 30-40 persen karena sejumlah pimpinan SKPD mengaku bekerja ogah-ogahan akibat belum dilakukannya mutasi pasca testing lelang jabatan diumumkan beberapa waktu lalu.

     

    Sejumlah pimpinan SKPD, ujarnya, saat rapat dengan Komisi A mengaku mereka kuatir setelah bekerja maksimal ternyata jabatan yang mereka tempati saat ini akan ditempati orang lain.Karena itu banyak pimpinan SKPD yang masih menunggu kepastian dari hasil lelang jabatan tersebut.

     

    Dia menambahkan, lelang jabatan ini sebenarnya hanya kamuflase untuk menutupi janji-janji Bupati saat Pilbup beberapa waktu lalu yang dimenangi Paket Yuri. Karena itu sejumlah pejabat masih ogah-ogahan dalam bekerja lantaran mereka belum mengetahui posisi mereka sebenarnya. Akibatnya, penyerapan anggaranpun menjadi terhambat.

     

    Wakil Bupati Kupang, Korinus Masneno sebelumnya kepada wartawan di rumah jabatan Bupati Kupang mengatakan, hasil tes merupakan bagian dari upaya mencari tahu pengetahuan tentang kepemimpinan dan mencari tahu tentang sikap para pejabat yang mengikuti testing tersebut. Karena itu, hasil testing hanyalah sekian persen dari totalitas penilaian sebab masih ada unsure lain yang dipakai guna mendapatkan totalitas penilaian tersebut.

     

    “Dan saya kira tes itu merupakan sekian persen dari totalitas penilaian. Masih ada unsure-unsur lain sepertiyang disampaikan Pak Bupati yang nanti ketika diberikan bobot untuk dimasukkan dalam komponen penilaian untuk mendapatkan bobot penilaian,” kata Wabup Masneno yang juga mantan Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kupang ini.

     

    Memang, kata dia,  persoalan paling besar aparatur itu adalah bagaimana bekerja dalam totalitas system. Ini bekerja dalam satu totalitas system. Ketika salah satu sub system rusak maka dia mulai menganggu fungsi melaksakan tugas pemerintahan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.