• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 04 Desember 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Tiga SKPD Tertinggi dalam Realisasi Penerimaan
    ALBERTO | Rabu, 13 Agustus 2014 | 12:40 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Tiga
    pertemuan evaluasi Triwulan II Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi NTT tahun 2014, Selasa (12/8) kemarin.

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengapresiasi tiga Satuan Kerja di lingkup pemerintah setempat yang dinilai cukup tinggi dalam realisasi penerimaan  sesuai target yang ditetapkan. Ketiga SKPD itu adalah Dinas Nakretrans, Sosial dan Dinas Perindag.

     

    Dalam  pertemuan evaluasi Triwulan II Pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi NTT tahun 2014, Selasa (12/8) kemarin, Lebu Raya memaparkan, realisasi penerimaan dari Dinas Nakertrans sebesar 81,71 persen atau Rp 57,2 juta dari target Rp 70 juta, Dinas Sosial 69,89 persen atau Rp 112 juta dari target Rp 160 juta, Dinas Perindag 49,88 persen atau Rp 134 juta dari target Rp 268 juta.

     

    “Sementara itu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTS), Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), serta Dinas Pertanian (Distan) dinilai terendah dalam realisasi penerimaan,” katanya.

     

    Menurutnya, pencapaian realisasi penerimaan pada KPPTSP (KPPTS) hanya 12,46 persen atau RP 249 juta dari target Rp 2 miliar. Dinas Kominfo 13,16 persen atau Rp 3 juta dari target Rp 22,8 juta, Dinas Pertanian 13,97 persen atau Rp 241,8 dari target Rp 1,7 miliar.

     

    Dia menyebutkna, dari capaian kinerja SKPD berdasarkan urutan anggaran terbesar APBD tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan peringkat tertinggi dengan target pendapatan Rp 400 miliar realisasi hingga 30 Juni sebesar 27,04 persen atau Rp 108 juta.

     

    “Untuk itu saya meminta agar koordinasi internal SPKD harus diperkuat yang harus dilakukan secara rutin berupa rapat rutin bersama staf. Hal itu dimaksudkan agar cepat mengetahui masalah dan cepat juga mengatasi masalah,m” ujarnya.

     

    Seluruh pimpinan SKPD, kata dia, diminta mempercepat proses dan program di SKPD masing-masing. Semua kendala harus segera diatasi, jika ada rekomendasi untuk menindaklanjuti LHP BPK segera diselesaikan karena sesuai roadmap yang dibuat tahun 2015 Pemprov NTT akan mendapat opini WTP.

     

    Untuk pencapaian roadmap WTP tahun 2015, papar Lebu Raya, maka pemerintah sudah mengajukan kepada DPRD NTT penggunaan anggaran mendahului perubahan yang harus sesuai regulasi yang ada.

     

     

    “Walau ada beberapa kendala dengan deviasi namun dari sisi penerimaan cukup baik karena penerimaan di atas 50 persen,” tambahnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.