• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 31 Mei 2020

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Dewan Tolak Usul Pemutihan Sewa Aset Pemerintah
    ALBERTO | Rabu, 13 Agustus 2014 | 14:10 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Dewan
    Ketua Komisi C DPRD NTT, Stanis Tefa

     

    Kupang, Flobamora.net - DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT)  akan menolak usulan pemutihan tunggakan sewa aset milik Pemerintah Provinsi NTT  senilai Rp 3, 185 miliar. Dana tersebut harus ditagih untuk pembangunan di daerah ini.

    Ketua Komisi C'DPRD NTT Stanis Tefa yang dihubungi, Rabu (13/8) menyebutka, aset yang disewakan dan diusulkan untuk diputihkan tunggakannya itu  antara lain Ruko Friendship di Naikoten I, gedung bekas Hotel Flobamora oleh Universitas San Pedro, dan tanah di  Kawasan Industri Bolok (KI Bolok) oleh sejumlah perusahaan namun belum dibayar hingga sekarang.

    Tefa mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, tunggakan sewa Ruko Frienship atau yang belum terbayar mencapai Rp 300-an juta . Sementara untuk KI Bolok mendekati Rp 2 miliar.

    Usul pemutihan, kata dia, juga terhadap pinjaman PT Citra Desain  sebanyak Rp 500 juta untuk pelatihan pengiriman tenaga kerja yang sia pengembaliannya Rp 321 juta.

    Dia menegaskan, apa pun alasan semua tunggakan sewa aset dan pinjaman tersebut harus dikembalikan. Karena itu pemerintah harus menelusuri kembali kontrak dengan pihak-pihak yang menyewa aset, dan menuntut mereka untuk memenuhi kewajibannya.

    Menurut Tefa, dengan masih adanya sumber pendapatan dari sewa aset yang belum tertagih, seharusnya pemerintah tidak perlu mengurangi target penerimaan retribusi pada tahun ini. Sebab, ini adalah potensi pendapatan yang harus dikelola dengan baik.

    Karena itu dia mendesak pemerintah untuk menggunakan jaksa sebagai pengacara negara untuk menagih tunggakan atas sewa aset-aset tersebut.

    Jimmy Sianto, salah satu penyewa Ruko Frienship mengaku telah melaksanakan kewajiban membayar jasa sewa ruko tersebut.

    "Itu ada manajemen yang mengurusnya. Tetap dibayar," kata anggota DPRD NTT ini.

    Selaku anggota DPRD NTT, dia menyatakan menolak usul pemutihan terhadap tunggakan sewa aset, tidak hanya Ruko Frienship tetapi juga aset-aset lainnya.



    Dia berkeyakinan, DPRD secara kelembagaan pasti menolak usul pemutihan itu, dan meminta pemerintah menagih tunggakan-tunggakan tersebut.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.