• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 30 November 2021

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Empat Fraksi Kritisi Eksistensi PT Flobamor
    RSKY | Jumat, 15 Agustus 2014 | 14:10 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Empat
    DPRD NTT

     

     

    Kupang,Flobamora.net -  Empat Fraksi DPRD NTT yakni Golkar, Demokrat, Gerindra dan Hanura mengkritisi eksistensi badan usaha milik pemerintah provinsi, PT Flobamor yang hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang optimal dalam memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah.


    Sikap kritis empat fraksi itu disampaikan dalam pemandangan umum fraksi melalui masing- masing juru bicara dalam sidang paripurna dewan, Rabu (13/8) malam. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Ibrahim Agustinus Medah didampingi wakil ketua dewan, Kasintus P. Ebu Tho itu dengan agenda mendengar pemandangan umum fraksi- fraksi terhadap Perubahan APBD NTT 2014 dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.


    Juru Bicara Fraksi Golkar, Pdt. Samuel Victor Nitti meminta Pemda NTT segera melakukan langkah mendasar dan sistematis untuk menyehatkan PT Flobamor yang kondisinya sampai dengan saat ini nyaris kolaps. Hal ini berkaitan dengan kerja sama Pemprov NTT dengan Pemprov DKI Jakarta di bidang peternakan yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Samuel menyampaikan, dalam kerangka penyehatan PT Flobamor dimaksud, Fraksi Golkar merekomendasikan beberapa langkah yang harus diambil, yakni selesaikan masalah eks karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyelesaikan semua hak mereka.

     

    Menurutnya, rekrut manajemen yang handal dengan kewajiban menyelesaikan bisnis plan yang profesional dan fokus pada pengoperasian kapal motor penyeberangan sebagai core bisnisnya. Rekrut karyawan/karyawati baru yang diseleksi sesuai dengan skil yang dibutuhkan dan hindarkan tenaga karuawan yang dititipkan oleh banyak pihak yang melemahkan kinerja perusahaan.

    Selain itu, lanjutnya, likwidasi PT Flobamor karena sejak pendiriannya mengandung masalah. Sesuai ketentuan yang berlaku, hanya perusahaan daerah yang sehat dan prospektiflah yang dialihstatuskan menjadi perseroan terbatas.

     

    “Pada saat PD Flobamor beralih status menjadi PT Flobamor, seluruh manajemennya tersangkut kasus hukum, memikul beban hutang, dan tanpa neraca yang diaudit terlebih dahulu,” katanya.


    Dia menuturkan, Pemda dapat menambah jumlah penyertaan modalnya setelah perusahaan berjalan dengan baik dengan neraca yang semakin baik. Pemda jangan melakukan tambal sulam dalam pembenahan PT Flobamor karena akan semakin merugikan daerah.


    Juru Bicara Fraksi Gerindra, Antonius Ugak meminta pemerintah menjelaskan tentang progres penanganan PT Flobamor, terutama terkait audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa tahun berturut- turut. “Kami minta penjelasan pemerintah soal PT Flobamor yang masih belum sehat dan terkesan dibiarkan pemerintah,” katanya.

    Juru Bicara Fraksi Hanura, Petrus Rego Sole menyatakan, keberadaan PT Flobamor bukannya menjadi problem solving bagi penyehatan penerimaan daerah, tapi justeru menjadi problem maker yang terus menggerogoti APBD NTT. Karena dari waktu ke waktu, belum ada indikasi perubahan yang positif.

     

    “Hasil audit terhadap kinerja PT Flobamor pada masa masih berstatus Perusahaan Daerah (PD) dan setelah beralih status menjadi perseroan terbatas, agar disampaikan kepada anggota DPRD NTT,” pinta Petrus.

    Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Frans Nahas mengingatkan pemerintah untuk konsisten terhadap penjelasan pemerintah sebelumnya mengenai penyertaan modal terhadap PT Flobamor yang sedang bermasalah.

     

    Diusulkan agar dana penyertaan modal itu dialihkan dalam pembahasan perubahan ini untuk pembangunan sektor- sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan dalam kurun waktu empat bulan ke depan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.