• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 04 April 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    PNS Tolak Dilantik, Bupati Sikka Harus Tahu Diri
    VICKY DA GOMEZ | Jumat, 15 Agustus 2014 | 14:30 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    PNS
    Wakil Ketua DPRD Sikka, Alexander Longginus

     

    Maumere, Flobamora.net - Wakil Ketua DPRD Sikka, Alexander Longginus menegaskan bahwa sepatutnya kebijakan mutasi dan promosi jabatan harus tunduk kepada daftar urutan kepangkatan (DUK).

     

    Jika kemudian muncul pegawai negeri sipil (PNS) yang tolak dilantik, semestinya menjadi bahan refleksi bagi Bupati Sikka agar lebih tahu diri dalam mengekspresikan kebijakan tersebut.

               

    Pendapat ini disampaikan Alexander Longginus dalam sidang badan anggaran antara DPRD Sikka dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sikka, Jumat (15/8). Tim anggaranm eksekutif yang hadir waktu itu antara lain Sekretaris Daerah Valentinus Tukan dan Kepala BKD Konstantinus Tupen.  

               

    “Saya heran, pada saat kabupaten ini dipimpin oleh orang kampung semuanya berjalan baik. Tapi justeru ketika dipimpin oleh birokrat, kok malah jadi kacau seperti ini? Dulu saya tidak pernah buat yang seperti begini. Nah kalau ada reaksi dari PNS yang tolak (dilantik), itu Bupati harus tahu diri, refleksi,” kritik mantan Bupati Sikka ini.

               

    Menurut Longginus, persoalan penolakan untuk dilantik bukan hal sederhana dengan memberikan sanksi sebagai staf umum fungsional. Solusi seperti itu menurut dia terlalu sederhana untuk sebuah kewenangan yang besar.

               

    Kritikan yang sama juga disampaikan anggota badan anggaran Landoaldus Mekeng dari Fraksi Partai Golkar. Mantan Sekretaris Daerah Flotim ini menukik masalah perbedaan pangkat antara seorang atasan dan bawahan, yang mana dari data yang dia sodorkan ternyata ada atasan langsung yang pangkatnya lebih rendah dari bawahan.

     

    “Bupati birokrat, Sekda birokrat, apalagi bupati katanya Sekda terbaik secara nasional, tapi kok melakukan kesalahan yang tidak perlu? Saya khawatir, bisa saja terjadi Baperjakat mengusulkan lain tapi pengambil keputusan bikin lain,” ungkapnya.   

     

    Persoalan kebijakan mutasi dan promosi jabatan ini juga berbias kepada faktor lain yakni pembisik. Modus ini diutarakan oleh Jelalu Petrus, anggota badan anggaran dari Fraksi Partai Demokrat. Dia menuding Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak maksimal, malah sebaliknya faktor bisik-membisik lebih mempengaruhi keputusan.

     

    Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan Kepala BKD Kabupaten Sikka agar jangan hanya mau memasang badan untuk kebijakan seperti ini. Hematnya, BKD dan Baperjakat harus lebih serius karena mutasi dan promosi jabatan erat kaitannya dengan kinerja kerja.

     

    Sekretaris Daerah Valentinus Tukan pada kesempatan itu menjelaskan bahwa dari sisi teknis Baperjakat sudah melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Dia mengakui bahwa Baperjakat sudah memberikan pertimbangan, namun keputusan ada di tangan Bupati Sikka.

     

    Dalam kesempatan menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan, pada Rabu (13/8), Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera menegaskan bahwa mutasi jabatan yang dilakukannya telah sesuai kewenangannya dan berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.