• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Oktober 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Gubernur NTT Diminta Sampaikan Usulan Pengangkatan Calon Bupati/Wakil Bupati SBD
    ALBERT R. | Senin, 06 Januari 2014 | 12:48 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Gubernur
    Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya

     
    Kupang, Flobamora.net - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan fauzi, meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya untuk menyampaikan usulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) tahun 2013.

    Permintaan tersebut disampaikan Mendagri melalui suratnya tanggal 20 November 2013 yang juga dikirim kepada Presiden RI, Ketua DPRD SBD dan Ketua KPU SBD, setelah mencermati terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Agustus 2013 dan hasil konsultasi tanggal 14 November 2013 terkait sengketa Pemilukada SBD.

    "Pemungutan suara Pemilukada SBD Tahun 2013 telah selesai dan berdasarkan keputusan KPU setempat  tentang penetapan perolehan  suara pasangan calon tanggal 10 Agustus 2013, pasangan Markus Dairo Talu dan Ndara Tanggu Kaha ditetapkan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada tersebut," kata Mendagri.

    Kata Mendagri, keputusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi  nomor
    103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

    Perlu kami sampaikan, lanjut Mendagri, rapat pleno ulang yang dilaksanakan oleh KPU SBD bersama
    pihak kepolisian tanggal 26 September 2013 untuk melakukan revisi dan pembatalan hasil pleno
    sebelumnya, kemudian ditetapkan dengan keputusan baru, merupakan tindak pidana yang bukan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara Pemilukada, karena itu tidak mempengaruhi proses Pemilukada.

    "Berdasarkan ketentuan pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili dan memutus  perselisihan tentang hasil Pemilu dan putusan MK adalah bersifat final dan mengikat," paparnya.

    Mendagri menambahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) PP 6 tahun 2005, yang menyatakan, DPRD kabupaten mengusulkan pasangan calon bupati/wakil bupati selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kepada Mendagri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

    Kata dia, merujuk pada ketentuan tersebut proses pengangkatan bupati/wakil bupati tidaklah bersifat
    tunggal dan mandiri oleh mendagri melainkan berdasarkan usulan DPRD SBD melalui Gubernur NTT.*** (Risky)  

     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.