• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 06 April 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Masyarakat Adat Tolak Kosongkan HGU Nangahale
    VICKY DA GOMEZ | Jumat, 22 Agustus 2014 | 15:32 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Masyarakat
    Ignas Nasi

     

    Maumere, Flobamora.net - Masyarakat adat dari lima desa di tiga kecamatan menolak mengosongkan tanah hak guna usaha (HGU) Nangahale di Kabupaten Sikka yang sudah mereka duduki beberapa hari ini. Mereka baru mau mengosongkan tanah itu jika sudah ada kejelasan atas hak-hak mereka.

               

    Demikian yang disampaikan Januarius, salah seorang warga masyarakat adat di Aula Setda Sikka Maumere, Jumat (22/8). Januarius bersama kurang lebih 50 orang masyarakat adat diundang Pemkab Sikka untuk bersama-sama berdialog tentang HGU Nangahale dan kasus penyerobotan tanah HGU Nangahale oleh masyarakat adat.

               

    Dialog ini juga menghadirkan PT Krisrana yang diwakili oleh Pater Anton. Tanah negara ini diberikan HGU kepada PT Diag yag saat ini dilaksanakan oleh PT Krisrana. Hadir juga pejabat dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sikka, Camat Waigete, Camat Talibura, dan Camat Waiblama.

               

    “Kami akan terus berada di tanah (HGU) itu. Kami akan kosongkan setelah Bupati pulang konsultasi dari pusat dan menyampaikan hasil kepada kami. Itu pun kalau hasilnya adalah bagian dari keseimbangan, artinya pemerintah boleh hidup, gereja boleh hidup, tapi kami masyarakat adat juga harus hidup,” tukas Januarius.

               

    Sebelumnya, Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera memimpin pertemuan yang melibatkan beberapa unsur terkait. Setelah mendengarkan informasi seluas-luasnya dari pelbagai pihak, dia menarik beberapa kesimpulan untuk segera ditindaklanjuti.

     

    Kesimpulan pertama menyebutkan, seluruh persoalan dan informasi dari para pihak akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dalam rentang waktu itu, masyarakat adat yang sedang menduduki tanah HGU Nangahale diminta segera mengosongkan tanah tersebut.

     

    Kepala Suku Sogen, Ignasius Nasi mengaku masih harus merundingkan kembali dengan para masyarakat adat lainnya, apakah akan mengosongkan tanah tersebut, ataukah tetap mendudukinya.

     

    Dia beralasan, cukup banyak suku dan masyarakat adat yang sudah beraktifitas di HGU Nangahale, sehingga dia memerlukan waktu untuk membicarakan hal ini.

     

    Seperti diberitakan, massa yang berjumlah lebih dari seribu orang menyerobot tanah hak guna usaha (HGU) Nangahale milik Keuskupan Maumere di Kecamatan Talibura, Sabtu (9/8). Ribuan orang itu datang dari lima desa yakni Natarmage, Tuabao, dan Ilinmedo di Kecamatan Waiblama, Desa Nangahale di Kecamatan Talibura, dan Desa Rubit di Kecamatan Waigete.

     

    Aksi pendudukan ini masih berlangsung hingga sekarang, dan tercatat sudah sebanyak 699 kepala keluarga. Masyarakat adat pun secara sepihak sudah membagi-bagikan lokasi tanah dengan ukuran 25x25 meter bagi setiap kepala keluarga.

     

    Aksi pendudukan ini berangkat dari klaim masyarakat adat bahwa tanah tersebut merupakan hak ulayat milik mereka. Tanah ini dikontrak selama 25 tahun oleh PT Diag, dan telah berakhir pada 31 Desember 2013.

     

    Karena belum mendapat kejelasan dari klaim ini, mereka pun terpaksa menduduki tanah tersebut. Padahal telah ada perpanjangan kontrak selama 25 tahun oleh PT Diag, yang dilaksanakan oleh PT Krisrama.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.