• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 12 Desember 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    PDI Perjuangan Desak KPK Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Matim
    ALBERT R. | Selasa, 07 Januari 2014 | 12:16 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    PDI
    Logo Manggarai Timur

     
    Borong,Flobamora.net - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Manggarai Timur (Matim) meminta dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Pemerintah Daerah (Pemda) Matim Tahun Anggaran (TA) 2012 karena memalsukan dokumen APBD yang mengakibatkan negara dan daerah mengalami kerugian miliaran rupiah.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Matim, Vinsensius Aliman kepada wartawan, Senin (6/1) mengatakan, penyimpangan pengelolaan APBD dan Perubahan APBD TA 2012 Matim telah dilaporkan ke KPK pada Juni 2013 lalu.

    Aliman menguraikan, sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam rangkaian pembahasan perubahan APBD Matim TA 2012. Dalam nota pengantar rancangan perubahan APBD yang dibacakan Bupati Matim, target pendapatan daerah sebesar Rp505, 401 miliar lebih, sedangkan belanja daerah sebesar Rp557, 472 miliar lebih.

    Sedangkan hasil pembahasan badan anggaran (Banggar) DPRD sebagai berikut, pendapatan daerah sebesar Rp509, 074 miliar lebih dan belanja daerah Rp561, 244 miliar lebih.

    Setelah dilakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan ditambah dengan pos pembagian bagi hasil cukai, hasil tembakau sebesar Rp71, 950 juta lebih. Dengan demikian, total pendapatan pada APBD perubahan yang ditetapkan dengan Perda 16 Tahun 2012 sebesar Ro509, 145 miliar lebih dan belanja daerah Rp561, 316 miliar leibih.

    Namun dalam perjalanan, lanjut Aliman, saat membedah buku LKPJ Bupati Matim, pemda menaikkan pendapatan daerah semula hasil penetapan bersama DPRD sebesar Rp509, 145 miliar lebih menjadi Rp531, 417 miliar lebih atau selisih Rp21, 343 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah dari Rp561, 316 miliar lebih menjadi Rp583, 971 miliar lebih. Perubahan angka ini pun oleh pemda dibuat perda dengan nomor dan tahun yang sama yakni nomor 16 Tahun 2012.

    “Buku APBD tersebut dibuat oleh pemerintah secara diam- diam dan dilakukan setelah penetapan perubahan APBD TA 2012. Artinya, ada dua versi Perda 16 Tahun 2012,” kata Aliman.

    Sementara itu, paparnya, pada buku LKPJ Bupati TA 2012 disebutkan, target pendapatan daerah Rp531, 417 milair lebih, realisasi pendapatan daerah Rp490, 345 miliar lebih. Terjadi deviasi pendapatan daerah Rp41, 027 miliar lebih. Ini terjadi perbedaan angka akhir yang sangat jelas. Jika ditelusuri lebih dalam terjadi pembohongan publik dan terindikasi adanya dugaan korupsi dana APBD oleh bupati dan jajarannya.

    “Pemkab Matim telah memalsukan dokumen negara berupa Perda 16 Tahun 2012 tentang APBD TA 2012,” tegasnya.

    Lebih lanjut Aliman nyatakan, berkaitan dengan kejanggalan dan dugaan korupsi dana APBD dimaksud, pihaknya meminta dan mendesak KPK untuk segera turunkan tim guna mengusut tunas dugaan korupsi ABD Matim TA 2012. Segera memanggil Bupati Matim dan pejabat terkait lainnya untuk mempertangggungjawabkan pengelolaan APBD TA 2012 yang diduga bermasalah dan berpotensi korupsi.*** (AR)  

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.