• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 30 November 2021

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Sekretaris Dewan Mesti Mendapat Persetujuan Pimpinan DPRD
    VICKY DA GOMEZ | Selasa, 02 September 2014 | 23:04 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Sekretaris
    Ilustrasi DPRD

     

     

    Maumere, Flobamora.net - Bupati selaku kepala daerah memiliki hak prerogatif mengangkat  seorang pegawai negeri sipil menjadi Sekretaris Dewan di DPRD Kabupaten. Namun dalam aturan lain menunjukkan bahwa kebijakan mengangkat seorang Sekretaris Dewan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

               

    Darius Evensius, anggota DPRD Sikka dari PDI Perjuangan, dalam rapat pembahasan Tata Tertib DPRD Sikka, Selasa (2/9), mengkritisi proses pengangkatan Sekretaris Dewan di DPRD Kabupaten Sikka, yang menurut dia selama ini dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD Sikka.

     

    Padahal, katanya, pasal 137 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, tertulis jelas sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan Dewan.  

     

    Kepada forum pembahasan Tata Tertib DPRD Sikka, Darius Evensius menghendaki agar ke depan pengangkatan Sekretaris Dewan benar-benar harus mendapatkan persejutuan pimpinan DPRD. Hematnya, kinerja seorang Sekretaris Dewan agak berbeda dengan pimpinan-pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

     

    Pendapat senada disampaikan Alfridus Melanus Aeng dari PKP Indonesia. Menurut dia, dalam hal pengangkatan Sekretaris Dewan, Bupati Sikka hendaknya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pimpinan DPRD. “Selama ini tiba-tiba muncul yang baru, dan kami juga tidak tahu. Ternyata tidak pernah ada persetujuan dari pimpinan DPRD,” ujarnya.

     

    Data yang dihimpun Flobamora.net, menyebutkan, pasal 420 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

               

    Sesuai penjelasannya, dikatakan Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

     

    Dalam pengusulan pengangkatannya, bupati/walikota mengajukan tiga orang calon kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.