• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 11 Agustus 2020

     
    Home   »  Nasional
     
    Bupati dan Wali Kota di NTT Tolak Pilkada oleh DPRD
    ALBERTO | Rabu, 10 September 2014 | 14:11 WIB            #NASIONAL

    Bupati
    Ilustrasi Kursi DPRD

     

     

    Kupang, Flobamora.net – Para bupati dan Wali Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan secara tegas menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Karena dinilai akan merampas hak demokrasi rakyat.

     

    "Kami sudah sepakat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD," kata Wali Kota Kupang, Jonas Salean kepada wartawan, Rabu (10/9) 

     

    Menurut dia, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan memakan biaya yang lebih besar, ketimbang pemilihan oleh rakyat. Dia mencontohkan dirinya yang mencalonkan diri sebagai wali kota hanya menghabiskan dana sebesar Rp 600 juta.

     

    Namun, dia meyakini pemilihan oleh DPRD, biayanya akan lebih besar yang disiapkan calon kepala derah. "Bisa saja, pemilihan melalui justru biayanya lebih besar," tegasnya.

     

    Selain itu, katanya, pemilihan oleh DPRD akan mengebiri hak rakyat dalam berdemokrasi. Kepala daerah yang dipilih juga terkesan hanya bertanggungjawab kepada DPRD, bukan kepada rakyat. "Rakyat lebih puas, jika pilih pemimpinnya secara langsung," tegasnya.

     

    Karena itu, lanjutnya, sebanyak 21 bupati dan satu wali kota akan ke Jakarta untuk bergabung dengan asosiasi masing-masing, seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk menandatangi penolakan pilkada tidak langsung.

     

    "Ada sebanyak 98 wali kota dan 400 lebih bupati di Indonesia yang akan menolak pemilihan kepala daerah tak langsung," tegasnya lagi.

     

    Hal senada juga disampaikan Bupati Sumba Tengah, Umbu Sapi Pateduk mengatakan pemilihan oleh DPRD sama dengan perampasan hak terhadap rakyat. "Karena itu, kami menolak pemilihan kepala dearah oleh DPRD," katanya.

     

    Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga mengatakan hal yang sama yakni menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. "Pemilihan oleh DPRD kemunduran demokrasi," tegasnya.*I**


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.