• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Kontras Nilai Banyak Pelanggar HAM di Sekeliling Jokowi
    ANA DEA | Kamis, 11 September 2014 | 17:14 WIB            #NASIONAL

    Kontras
    Koordinator Kontras Haris Azhar mengkritisi draf rancangan KUHP dan KUHAP di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (2/3). Kontras meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan rancangan itu karena, antara lain, dinilai meniadakan sifat khas pengusutan pelanggaran HAM berat.

     

    JAKARTA, FLOBAMORA.NET — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) khawatir presiden terpilih Joko Widodo akan memilih orang-orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia dalam kabinetnya nanti. Hal tersebut disebabkan banyaknya orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM di lingkaran Jokowi.

     

    "Kita menyayangkan banyaknya orang yang diduga atau disangka melanggar HAM di lingkaran Jokowi, apalagi Hendropriyono diangkat jadi penasihat Tim Transisi," kata koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam diskusi di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (11/9/2014) sore.

     

    Oleh karena itu, Haris memberikan beberapa kriteria untuk menteri Jokowi mendatang. Haris mengaku kriteria itu sudah disodorkan kepada Tim Transisi dan Jokowi untuk ditindaklanjuti.

     

    "Orang ini tidak terlibat atau diduga terlibat peristiwa pelanggaran HAM atau men-support terjadinya pelanggaran HAM. Khusus untuk jaksa agung dan menteri hukum dan HAM, dia harus punya pemahaman yang cukup bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM dan juga kemauan untuk bekerja. Ini catatan yang penting," ujarnya.

     

    Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella yang hadir dalam acara tersebut menjamin menteri yang dipilih Jokowi nanti akan bebas dari masalah HAM. Kendati demikian, dia belum mengetahui nama-nama menteri yang akan dipilih.

     

    "Karena memang sejauh ini belum ada pembahasan dan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujarnya.


     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.