• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Oktober 2020

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Petani Magepanda Terancam Gagal Panen
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 13 September 2014 | 21:17 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Petani
    Kepala BPK Magepanda Kabupaten Sikka, Pius Bata

     

     

    Maumere, Flobamora.net - Kepala BPK Magepanda Kabupaten Sikka Pius Bata mengeluhkan birokrasi yang rumit bagi para petani di wilayahnya untuk mendapatkan solar. Hal ini akan mengakibatkan petani Magepanda terancam gagal panen.

               

    Keluhan Pius Bata ini disampaikan kepada Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera dalam kegiatan temu lapang di Desa Bloro Kecamatan Nita, Sabtu (13/9).

     

    Temu lapang ini melibatkan para petani dan penyuluh dari 8 kecamatan yakni Kecamatan Nita, Palue, Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur, Nele dan Koting. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Nickson M. Baluk, Kepala Bidang Penyelenggaraan BKP2 Penyuluhan Provinsi NTT.

               

    Menurut Pius Bata, saat ini Magepanda sedang dilanda musim kering. Meski demikian para petani tetap menanam padi dan palawija, dan sistem irigasinya dengan menggunakan pola pompanisasi.

     

    Dengan pola ini, ujarnya, petani sangat membutuhkan bahan bakar minyak berupa solar. Hanya saja, selama ini para petani kesulitan mendapatkan solar, karena harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit.

               

    “Petani kami kecewa sekali, karena birokrasi berbelit-belit. Kami harus kantongi rekomendasi dari desa, lalu dibawa ke dinas pertanian, terus bawa lagi ke polisi, baru bisa dapat solar di SPBU. Kalau birokrasi model begini terus-menerus, maka kami akan gagal panen, kurang lebih 600 hektare padi dan palawija,” paparnya.

               

    Kata dia, yang juga membuat petani tambah kecewa yakni begitu mudahnya masyarakat mendapatkan bensin tanpa perlu ada rekomendasi, padahal kebanyakan bensin itu dimanfaatkan untuk penjualan eceran.

     

    Dia merasa terjadi dikriminasi di mana petani mendapatkan solar untuk pengembangan padi dan palawija mesti mengantongi rekomendasi, tapi masyarakat mendapatkan bensin untuk penjualan eceran dengan tanpa perlu mengantongi rekomendasi.  

               

    Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera menjelaskan awalnya rekomendasi hanya dari desa lalu ke dinas pertanian dan terus bisa mendapatkan solar dari SPBU. Namun belakangan ini harus melewati juga polisi, karena masalahnya berangkat dari fakta di lapangan.

               

    “Ada temuan karena ternyata ada penyalahgunaan di lapangan. Ada saja yang memanfaatkan rekomendasi untuk penimbunan dan penyelundupan. Karena itu memang perlu ada rekomendasi dari kepolisian. Di kepolisian pun hanya diberikan cap saja, dan pihak keamanan akan melakukan pengawasan pemanfaatannya,” jelas Bupati Yoseph Ansar Rera.

               

    Terhadap keluhan ini, Bupati Ansar Rera meminta perhatian dinas dan instansi terkait untuk terus melakukan kontrol dan pengawasan, agar jangan sampai petani yang sdudah mengantongi rekomendasi tidak mendapatkan pelayanan solar.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.