• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 11 Agustus 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Tanah HGU Nangahale Sah Dikelola PT Krisrama
    VICKY DA GOMEZ | Rabu, 17 September 2014 | 22:54 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Tanah
    Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Sikka Yoseph Benyamin (Foto : vicky da gomez)

     

     

    Maumere, Flobamora.net - Status tanah hak guna usaha (HGU) Nangahale adalah sah  dikontrakkan oleh PT Perkebunan Kelapa Diag dan kemudian dikelola PT Krisrama untuk jangka waktu 25 tahun sampai 31 Desember 2038.

     

    Masyarakat adat atau kelompok mana pun tidak tidak bisa mengklaim tanah tersebut sebagai tanah ulayat atau milik orang per orang.

               

    Demikian antara lain sebuah catatan penting yang terungkap dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sikka, Rabu (17/9) berkaitan dengan persoalan tanah HGU Nangahale. Rapat dengar pendapat ini dimpimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka Rafael Raga didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Sikka Stephanus Say.

     

    Rapat dengar pendapat ini menghadirkan dua belah pihak yakni masyarakat adat yang menduduki tanah HGU Nangahale sejak 9 Agustus 2014 lalu, serta pihak pemerintah.

     

    Dari Pemkab Sikka hadir Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Yoseph Benyamin, Camat Waigete Germanus Goleng, Camat Talibura Lorens Lilo, dan Camat Waiblama Patrisius. Dalam rapat dengar pendapat ini tidak hadir perwakilan dari PT Krisrama.

     

    Yoseph Benyamin menegaskan bahwa PT Perkebunan Kelapa Diag mengajukan permohonan untuk memperoleh hak guna usaha atas perkebunan Nangahale. Atas dasar poermohonan ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memberikan izin hak guna usaha sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPN Nomor 4/HGU/89 tertanggal 5 Januari 1989.

     

    Dalam surat itu diterangkan bahwa pemberian hak guna usaha selama 25 tahun sampai dengan 31 Desember 2013. Dalam surat yang sama dinyatakan hak guna usaha akan diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun berdasarkan penilaian pemerintah.

     

    Dan kini setelah jatuh tempo, PT Krisrama telah mengajukan pembaharuan HGU Nangahale kepada pemerintah, maka tanah itu masih dalam penguasaan PT Krisrama.

     

    “Jadi kalau ditanya dari meja Pimpinan (DPRD) apakah pengelolaan tanah HGU Nangahale oleh PT Krisrama sah atau tidak, maka pemerintah berpendapat pengelolaan oleh PT Krisrama adalah sah,” tegasnya.

     

    Sebelumnya mengawali rapat dengar pendapat ini, Rafael Raga mengajukan sejumlah pertanyaan sebagai bahan untuk masukan dan pikiran pendapat dari para pihak termasuk anggota DPRD. Salah satu pertanyaan awal yakni menyangkut sah tidaknya pengelolaan tanah HGU Nangahale oleh PT Krisrama.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.