• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 17 Desember 2018

     

     
    Home   »  Pemilu
     
    Keranda Jenazah untuk Bupati Manggarai Timur
    ALBERTO | Senin, 22 September 2014 | 15:49 WIB            #PEMILU

    Keranda
    Keranda Jenazah yang dibawa para pengunjuk rasa ke DPRD NTT

     

    Kupang, Flobamora.net - Sejumlah elemen yang tergabung dalam Lingkar Advokasi Tambang NTT dalam aksi unjuk rasa di DPRD NTT membawa sebuah keranda jenazah yang bertuliskan “RIP Bupati Manggarai Timur Yoseph Tote.” Aksi unjuk rasa tersebut terkait kegiatan tambang di Tumbak, Desa Satarpunda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.


    Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa itu tiba di gedung DPRD NTT sekitar pukul 13. 00 Wita dan diterima Kabag Humas dan Protokol Sekretariat dewan, Samuel Pakereng, Senin (22/9).

     

    Selanjutnya para pengunjuk rasa menuju ruang sidang Kelimutu untuk bertemu dengan para wakil rakyat. Mereka diterima oleh calon pimpinan DPRD NTT dari Fraksi Gerindra, Gabriel Beri Bina didampingi unsur pimpinan sembilan fraksi dewan.

    Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa, Irvan Kurniawan menerangkan, keranda jenazah yang dibawa dalam aksi unjuk rasa dan ditempatkan di ruang sidang Kelimutu DPRD NTT sebagai simbol kematian nurani Bupati Matim, Yoseph Tote. Karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan menggambarkan pemerintah tidak menghargai aspirasi dan nurani masyarakat yang menolak kehadiran tambang.

    Irvan pada kesempatan itu menyampaikan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, kehadiran usaha pertambangan di Tumbak oleh PT Adytia Bumi Pertambangan (ABP) tanpa sepengetahuan masyarakat.

     

    Buktinya, Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur (Matim) maupun PT ABP tidak melakukan sosialisasi terkait IUP yang dikeluarkan. Padahal pada tahun 2008 lalu, masyarakat setempat sudah melakukan penolakan terhadap rencana kegiatan tambang di daerah tersebut. Penolakan ini sangat beralasan karena selain lahan milik masyarakat, tapi lahan yang kini sedang diusahakan oleh PT ABP tidak masuk dalam wilayah usaha pertambangan.

    “Usaha pertambangan yang telah dijalankan PT ABP telah menyebabkan konflik horizontal di masyarakat dan dikuatirkan akan pecah konflik berdarah,” kata Irvan.

    Dia menyatakan, kuat dugaan penerbitan IUP itu merupakan korporasi antara Gubernur NTT dengan Bupati Matim. Bahkan banyak oknum di Matim sudah membangun konspirasi dengan Pemda seperti anggota dewan, termasuk aparat polisi di Polres Manggarai.

     

    Karena itu, DPRD NTT diminta untuk segera turun ke lapangan agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat soal penolakan tambang di Tumbak.

     

    Ketua Fraksi PKB DPRD NTT, Yucun Lepa menyatakan, jika kehadiran tambang tersebut hanya untuk kepentingan sekelompok orang termasuk perusahaan tambang, maka harus ditolak. Semestinya, kepemilihan atas lahan dan semua sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan bersama.

     

    Karena itu, kata Yucun, walaupun pimpinan dewan belum disahkan dan alat kelengkapan dewan belum dibentuk, tapi forum ini harus membuat sikap tegas. Salah satunya adalah segera membentuk tim khusus untuk turun ke lapangan guna melihat dari dekat keberadaan aksi tambang di Tumbak, Kabupaten Matim.

     

    “Kita harus secepat mungkin mengambil tindakan tegas agar aksi penolakan tambang yang terjadi tidak meluas,” tegas Yucun.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.