Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/flobamor/public_html/media.php on line 2
Ini Saran Ahok kepada Jokowi jika Dijegal Koalisi Merah Putih di DPR


  • LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 17 Juni 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Ini Saran Ahok kepada Jokowi jika Dijegal Koalisi Merah Putih di DPR
    ANA DEA | Jumat, 26 September 2014 | 12:30 WIB            #NASIONAL

    Ini
    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/5/2014) pagi. Keduanya menemui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mendiskusikan tugas dan kebijakan apa saja yang dapat diambil Basuki selama Jokowi nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.

     
    JAKARTA, FLOBAMORA.NET — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi saran kepada presiden terpilih Joko Widodo jika kebijakan pemerintah dihambat oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR. 

    "Pak Jokowi, kalau saya presiden, aku tangkap-tangkapin anggota DPR yang hartanya tidak jelas semua, gaya hidupnya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (26/9/2014).

    Apabila menjadi presiden, Basuki bakal mengusut anggota DPR yang tidak mau melakukan sistem pembuktian harta secara terbalik. Basuki mengimbau Jokowi untuk memeriksa harta semua anggota DPR, kemudian harta mereka disesuaikan dengan gaya hidup serta pajak yang mereka bayar. Mereka yang tidak mau melakukan sistem ini, lanjut dia, adalah anggota DPR yang memiliki potensi menyalahgunakan anggaran. 

    "Lagi pula, di Indonesia sudah ada dasarnya untuk memeriksa harta pejabat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi PBB melawan korupsi yang ditandatangani Pak SBY. Jadi, kalau pejabat publik hartanya tidak sesuai dengan penghasilan, hartanya disita negara. (Peraturan) itu saja diberlakukan," kata Basuki.  

    Sebagai informasi, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendapat 109 kursi. Sementara itu, 451 kursi lainnya menjadi milik sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen, yaitu Partai Nasdem (35 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi), Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), Partai Demokrat (61 kursi), Partai Amanat Nasional (49 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi), dan Partai Hanura (16 kursi).

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.