• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 29 Maret 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Unjuk Rasa Tolak Pilkada Tidak Langsung Ricuh
    ALBERTO | Kamis, 02 Oktober 2014 | 13:03 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Unjuk
    Suasana saat unjuk rasa menolak Pilkada tidak langsung di DPRD NTT (Foto: Polce Aamalo)

     
    Kupang, Flobamora.net - Unjuk rasa menolak UU Pilkada Tidak Langsung yang digelar Aliansi Masyarakat NTT di gedung DPRD NTT, Kamis (2/10)  siang sempat diwarnai kericuhan antara aparat keamanan dari Polres Kupang Kota dengan para pengujuk rasa.


    Awalnya unjuk rasa yang dimulai pukul 10.30 Wita berlangsung kondusif. Mereka membawa keranda dan sejumlah poster sambil berorasi di depann gedung dewan. Kericuhan terjadi karena anggota DPRD tidak memenuhi tuntutan mahasiswa agar menemui mereka.

    Pengunjuk rasa ingin menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada anggota DPRD. Karena anggota DPRD tidak keluar ruangan, pengunjukn rasa kemudian berusaha menerobos blokade aparat keamanan bersama satuan polisi pamong praja (Satpol PP) agar bisa bertemu para wakil rakyat tersebut sehingga terjadi aksi saling dorong sekitar 20 menit.

    Polisi berusaha memukul mundur kelompok pengunjuk rasa namun, jumlah mereka ternyata jauh lebih sedikit dari mahasiswa. Kericuhan berhasil diredam setelah koordinator aksi, Vincen Bureni minta pengunjuik rasa  mengikuti perintahnya, berunjuk rasa secara santun.

    Menurut Vinsen jika fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menolak pilkada langsung, ia berharap anggota parpol tersebut di DPRD NTT tidak ikut mendukung.

     

    "Kami sudah tahu siapa anggota DPR RI asal NTT yang menolak rakyat menentukan sendiri pemimpinnya," kata Vincen.

    Pada saat yang sama, sejumlah anggota dewan keluar ruangan untuk bertemu pengunjuuk rasa . Pengunjuk rasa dan anggota dewan ini pun ramai-ramai mengacungkan jari sambil menerikan yel..yel menolak UU Pilkada Langsung.

    Namun kemarahan pengunjuk rasa muncul gara-gara seorang anggota DPRD menyebut mereka adalah tuan rumah di gedung dewan tersebut. pengunjuk rasa pun ramai-ramai berteriak kepada anggota DPRD sambil membetulkan pernyataannya dengan menyebut tuan rumah gedung dewan adalah rakyat.

    Aliansi Masyarakat NTT kemudian membacakan pernyataan sikap empat halaman sebelum diserahkan ke DPRD, di antaranya ada lima alasan penolakan pilkada langsung antara lain, UU Pilkada Langsung telah berseberangan dengan demokrasi bangsa karena rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam pemilihan kepala daerah.

    Pilkada tidak langsung sudah diberikan kesempatan selama 32 tahun namun belum bisa memberikan perubahan besar, kecuali keterpurukan 'Diktator Terpuruk' yang meninggalkan hutang kepada negara. UU Pilkada dinilai merupakan cerminan dari kemunduran demokrasi serta merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun dalam kurun waktu satu dekade.
    '

    Selain itu, pengunjuk rasa berpendapat bahwa tidak ada jaminan DPRD terhindar dari politik uang serta kepentingan politik dalam pilkada tidak langsung. Selain itu akan mudahnya praktek suap dan tawar-menawar di kalangan elit politik di DPRD.

    "Kami mengutuk keras sikap politik anggota DPR dan partai politik yang telah berkhianat terhadap rakyat yang telah mendukung pengesahan Undang-Undang Pilkada Tidak Langsung," ujar salah seorang pengunjuk rasa.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.