• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    16 Anggota DPRD NTT Tolak UU Pilkada
    ALBERTO | Kamis, 02 Oktober 2014 | 13:22 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    16
    Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat NTT

     

    Kupang, Flobamora.net - Sebanyak 16 dari 65 anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menandatangi pernyataan penolakan UU Pilkada yang telah disahkan DPR RI.

     

    Penandatanganan itu memenuhi tuntutan Aliansi Masyarakat NTT yang yang menggelar aksi unjuk rasa di DPRD NTT, Kamis (2/10). Mereka yang menandatangi pernyataan penolakan UU itu, dan rata-rata mereka adalah partai yang menolak UU Pilkada.

     

    Salah satu anggota DPRD NTT yang menandatangi pernyataan penolakan itu yakni Jefri Un Banunaek  menilai, UU Pilkada tidak sesuai dengan kehendak rakyat, sehingga dirinya menolak UU Pilkada itu.

     

    “Hati nurani saya memang menolak UU Pilkada itu,” kata Jefri, anggota DPRD NTT dari PKPI tersebut.

     

    Dia juga mengajak seluruh anggota DPRD NTT yang hadir untuk menandatangi pernyataan penolakan tersebut. Namun, Ketua sementara DPRD NTT, Alfridus Bria Seran asal Partai Golkar menolak menandatangani pernyataan itu.

     

    Penolakan Alfridus itu mendapat sorakan dari mahasiswa yang berunjukrasa, karena mereka menilai penolakan tandatangan itu, karena takut diberhentikan oleh partainya. “Takut PAW…Takut PAW,” teriak pengunjuk rasa.

     

    Kericuhan kembali terjadi setelah mahasiswa memaksa Ketua DPRD sementara menandatangi pernyataan penolakan itu. Pimpinan dewan yang enggan menandatangi pernyataan itu pun langsung meninggalkan mahasiswa di halaman depan gedung dewan.

     

    Koordinator JPPR NTT, Tres Ratu, yang juga ikut dalam unjuk rasa itu mengatakan, proses Pilkada langsung membuat rakyat bisa menagih janji –janji pemimpinya , sehingga pemimpin akan lebih akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya.

     

    “ Pemerintah dan  DPR harus menyadari bahwa praktik politik uang  (jual beli suara) merupakan produk  dari perilaku kebanyakan  elite  yang hendak menjadi pimimpin, tetapi  tidak berakar di masyarakat, karena bukan semata bersumber dari keinginan masyarakat,” jelas Tresh Ratu.

     

    Kata dia, Pilkada tidak langsung sudah diberikan kesempatan selama 32 tahun namun belum bisa memberikan perubahan besar, kecuali keterpurukan 'Diktator Terpuruk' yang meninggalkan hutang kepada negara.

     

    Dia menambahkan, UU Pilkada dinilai merupakan cerminan dari kemunduran demokrasi serta merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun dalam kurun waktu satu dekade.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.