• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 September 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Dua Tahun Terakhir, 115 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan
    ALBERT R. | Jumat, 06 Desember 2013 | 12:25 WIB            #NASIONAL

    Dua
    istimewa

     

    Kupang, Flobamora.net -- Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan 115 penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dimana pada tahun 2012 sebanyak 31 orang dan tahun 2013 sebanyak 84 orang.

    Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait kepada wartawan di sela- sela kegiatan Sosialisasi Peraturan DKPP di Kupang, Jumat (6/12),menjelaskan, dari 115 penyelenggara pemilu yang diberhentikan secara permanen itu, sebagian juga ada di Provinsi NTT.

    Menurutnya, penyelenggara pemilu terakhir yang diberhentikan di NTT sebanyak 10 orang, yakni lima orang anggota KPU Nagekeo dan empat orang penyelenggara pemilu di Sumba Barat Daya (SBD) serta Ketua KPU Timor Tengah Selatan (TTS).

    " Empat orang penyelenggara KPU SBD itu, tiga orang adalah anggota KPU dan satu orang lainnya adalah anggota Panwaslu. Para penyelenggara yang dipecat secara permanen itu rata- rata karena keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu,” ujarnya.

    Dia menyampaikan, keberpihakan penyelenggara terhadap para peserta pemilu merupakan
    pelanggaran kode etik yang paling berat. Sehingga tidak ada alasan bagi DKPP untuk memecat
    para penyelenggara yang melanggar kode etik dimaksud. Sedangkan kalau pelanggaran itu pada
    aspek proporsionalitas, maka bisa ditingkatkan.
     
    Dia menjelaskan, jumlah pengaduan yang diterima dua tahun terakhir sebanyak 673 kasus,
    dimana tahun 2012 sebanyak 99 kasus dan tahun 2013 sebanyak 574 kasus. Dari jumlah tersebut,
    sebanyak 169 kasus yakni tahun 2012 ada 61 kasus ddan tahun 2013 ada 443 kasus dinyatakan
    dismisioner. Sehingga perkara yang disidangkan sebanyak 169 kasus, dimana tahun 2012 sebanyak
    30 kasus dan tahun 2013 sebanyak 139 kasus.

    "Dari perkara yang disidangkan, sebanyak 386 kasus dimana tahun 2012 ada 25
    kasus dan tahun 2013 ada 361 kasus dinyatakan rehabilitasi. Peringatan tertulis ada 129 kasus
    yang terdiri dari tahun 2013 ada 18 kasus dan tahun 2013 ada 111 kasus. Pemberhentian sementara hanya pada tahun 2013 sebanyak 13 kasus. Sedankan pemberhentian tetap sebanyak 115
    kasus," paparnya.
     
    Saut menegaskan, negara mengajak penyelenggara pemilu untuk selalu independen dalam
    menyelenggarakan pemilu secara kredibilitas, kemandirian dan integritas. Karena itu setiap
    penyelenggara pemilu harus taat dan konsekuen dalam menyelenggarakan pemilu.

    Jika tidak taat pada koridor yang berlaku, sambungnya, maka yang bersangkutan harus keluar sebagai penyelenggara. Realita yang terjadi selama ini yang dihadapi para penyelenggara adalah godaan- godaan materi.

    "Seharusnya partai poltik dan calon peserta pemilu tahan diri untuk
    membawa penyelenggara pemilu ke pencobaan. Calon incumbent harus hati- hati memanfaatkan
    semua hal termasuk kekuasaan agar penyelenggaraan pemilu berjalan baik. Sehingga
    penyelenggara bisa percaya diri dalam menyelenggarakan pemilu sejak awal," tambahnya.***

    Foto : Sosialisasi DKPP


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.