• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 30 Oktober 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Belum Ada Penyampaian Resmi Penundaan Pemilukada di 11 Kabupaten
    ALBERTO | Rabu, 15 Oktober 2014 | 12:53 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Belum
    Sekda Provinsi NTT, Fransiskus Salem

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini belum mendapat penyampaian resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penundaan pelaksanaan Pemilukada di 11 kabupaten di daerah tersebut.

     

    Sesuai jadwal normal, sembilan kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2015 mendatang.

     

    Sembilan kabupaten yang akan menggelar Pilkada tahun depan adalah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka dan Sabu Raijua. Sedangkan dua kabupaten yang akan menggelar pilkada tahu 2016 adalah Flores Timur dan Lembata.

     

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Fransiskus Salem kepada wartawan di Kupang, Rabu (15/10) mengatakan, penyelenggaraan Pilkada menjadi kewenangan KPU.

     

    “Memang secara hirarki Kemendagari akan menyampaikan permasalahan tersebut berhubung akan berakhirnya masa tugas kepala daerah. Tetapi itu sebatas informasi sementara prosesnya tetap dilaksanakan KPU,” katanya.

     

    Menurutnya, koordinasi yang dilakukan selama ini untuk penyelenggaraan Pemilukada adalah menyangkut anggaran yang harus disiapkan daerah. Tetapi berdasarkan pengalaman yang ada, daerah sendiri sudah siap.

     

    Menghadapi Pemilukada, kata dia, pemerintah daerah telah mencadangkan anggaran dan masuk dalam APBD minimal untuk dua tahun anggaran, sehingga dari sisi dana tidak ada masalah.

     

    “Kita berharap anggaran untuk Pemilukada tetap dicadangkan oleh pemerintah di 11 kabupaten sambil menunggu perubahan regulasi,apakah Pemilukada tetap dilaksanakan seperti sebelumnya ataukah dilakukan DPRD,” paparnya.

     

    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah meminta KPU Provinsi NTT untuk menunda persiapan Pilkada  di sebelas kabupaten di daerah tersebut termasuk dua kabupaten yang akan menggelar pilkada pada tahun 2016 mendatang..

     

    Ketua KPU  NTT, Johanes Depa yang dihubungi di Kupang, Jumat (10/10) lalu menjelaskan, KUP NTT telah mendapat surat dari KPU Pusat tanggal 2 Oktober 2014. Surat itu berisikan antara lain, meminta persiapan pilkada tahun 2015 ke atas ditunda hingga batas waktu yang belum diketahui.

     

    “Kami mendapat arahan tertulis dari KPU, melalui surat tanggal 2 Oktober 2014 ditujukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Intinya bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah berakhir setelah bulan Juli 2014, dan telah melaksanakan tahapan persiapan dan tahapan persiapan pemilu agar menunda seluruh proses tersebut,” katanya.

     

    Menurutnya, terkait arahan KPU Pusat, maka KPU NTT melaksanakan arahan itu sambil menunggu petunjuk lebih lanjut. “Atas arahan itu, untuk sementara kami menunda jadwal dan tahapan pilkada sampai disahkan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” katanya. ***

     

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.