• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 13 Mei 2021

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pemerintah Diiminta Hentikan Sementara Pengiriman TKI ke Luar Negeri
    ALBERTO | Sabtu, 18 Oktober 2014 | 12:10 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pemerintah
    Sekda Provinsi NTT, Fransiskus Salem

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Anggota DPRD  NTT Abraham Litinau mendesak pemerintah Provinsi NTT untuk menghentikan sementara proses pengiriman TKI ke luar negeri sambil membenahi sistimnya.

     

    “Ini lantaran banyak pihak yang mencari sesuatu dibalik proses perekrutan TKI sehingga sebaiknya dihentikan,” kata Litinau saat rapat dengar pendapat dengan Pemprov NTT, Jumat (17/10) kemarin yang membahas khusus tentang masaah TKI.

     

    Dia mengatakan, anehnya sering ditemukan sejumlah TKI yang ilegal dan dikembalikan ke orang tua dan keluarganya di daerah masing-masing, namun TKI yang bersangkutan kembali berangkat pada kesempatan yang lain. Ini artinya ada pihak tertentu dibalik persoalan TKI ilegal tersebut.

    Dia menegaskan pemerintah NTT jangan terlena dengan prosedur dan mengabaikan substansi persoalan yakni pengawasan dan perlindungan TKI. Hampir setiap hari TKI asal NTT yang dipulangkan karena masalah pemalsuan dokumen.

     

    “Sebagian TKI yang bermasalah tidak memiliki dokumen lengkap dan kalaupun ada hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu pun dipalsukan sehingga yang bersangkutan masih dibawah umur,” katanya.

    Sementara itu, Ampera Seke Selan menilai, ada kelemahan pemerintah dari sisi memantau keberadaan warga, sehingga warga yang baru datang dari daerah lain dengan seenaknya saja mendapat KTP di daerah ini.

     

    Karena itu, kata dia, DPRD NTT menyarankan harus menerbitkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pelayanan dokumen melalui satu pintu. Tujuannya tidak ada pemalsuan dokumen untuk TKI yang ilegal yang hendak bekerja di luar negeri.

    "Harus ada Perda yang mengatur tentang pelayanan satu pintu untuk kebutuhan dokumen," kata anggota DPRD NTT asal TTS itu.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Fransiskus Salem menjelaskan sejatinya semua elemen masyarakat harus menanggung malu karena NTT adalah daerah yang paling banyak mengirim TKI dan juga paling tinggi masalah TKI. Kondisi tersebut ditanggapi serius oleh banyak pihak, karena menangani masalah TKI tidak menjadi tanggung jawab oknum tetapi lembaga.

    "Sekarang tamatan SMP tidak dibutuhkan untuk kerja apa-apa, sehingga dia harus cari kerja di luar," kata Salem.

    Pemerintah tidak bisa melarang orang yang mau bekerja di luar negeri karena itu haknya sehingga upaya menghentikan TKI di luar NTT membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

    Saat ini upaya pemerintah untuk mengurangi TKI adalah menyediakan alat pertanian berupa traktor untuk mengolah lahan. Selain itu, melalui program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) banyak warga yang sebelumnya tidak punya pekerjaan, sekarang sudah bisa bekerja yakni membuka meubel, kios, dan beternak.***


     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.