• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 26 Mei 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Belum Tuntas Bahas APBD, Pemerintah 10 Kabupaten Ditegur
    ALBERT R. | Sabtu, 11 Januari 2014 | 08:54 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Belum
    Sekda Provinsi NTT, Fransiskus Salem

     

    Kupang, Flobamora.net - Sebanyak 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang belum
    merampungkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun nggaran 2014, mendapat teguran keras dari Gubernur Frans Lebu Raya, lantaran ingga memasuki pekan kedua Januari belum melakukan asistensi anggaran.

    Ke-10 kabupaten itu, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Sumba Barat Daya, Lembata, Sikka, Ende, Manggarai Timur  dan Kabupaten Nagekeo. Sedangkan daerah otonom baru (DOB) Malaka tinggal menunggu  persetujuan Gubernur NTT.
     
    Sekretaris Daerah NTT Frans Salem yang dikonfirmasi, Sabtu (11/1), mengatakan, ubernur NTT Frans Lebu Raya sudah memberikan surat peringatan kepada ke-10 kabupaten tersebut agar segera merampungkan pembahasan APBD-nya.

    "Sepuluh kabupaten ini belum penetapan sedangkan Malaka rancangannya sudah ada dan tinggal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk disetujui," kata Salem.
     
    Dalam surat peringatan itu, Gubernur Frans Lebu Raya memberikan deadline hingga akhir bulan ini. Pasalnya, sesuai regulasi penetapan APBD murni sudah harus selesai  31 Desember.

    "Ini kan sudah terlambat sehingga gubernur pertegas supaya segera diajukan untuk asistensi," tambahnya. 


    Dia menuturkan, berdasar laporan dari kabupaten, sejauh ini masih dalam proses persidangan. Oleh karena itu, diharapkan pada Januari ini sudah diselesaikan dan dapat diajukan ke gubernur.

    "Kita harapkan lebih cepat lebih baik karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat jadi jangan main-main," katanya.  
     
    Terkait sanksi, menurutnya, sejauh ini yang sering terjadi adalah sanksi berupa  penundaan transfer dana alokasi umum (DAU). Daerah yang terlambat menetapkan APBD akan mengalami keterlambatan transfer DAU dari pemerintah pusat. "Tapi mungkin ke depan pasti ada pemotongan DAU dari pemerintah pusat," tandasnya.*** (Risky)


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.