• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 01 Juni 2020

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Butuh Perjanjian Bilateral Zona Penangkapan Ikan Bersama
    ALBERT R. | Minggu, 12 Januari 2014 | 09:03 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Butuh
    Menteri KKP, Sharif Cicip Sutardjo

     
    Kupang, Flobamora.net - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, dibutuhkan sebuah perjanjian bilateral bersama Indonesia - Australia untuk lokasi tangkapan berasama nelayan di laut batas dua negara.

    Menurut dia, berkaitan dengan pemanfaatan wilayah perairan dua negara khusus di laut Timor Indonesia dan Australia, harus didasarkan pada sebuah perjanjian bilateral antardua negara. hal itu menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri  masing-masing negara.

    "Saya akan coba komunikasikan dengan Pak Menteri Luar Negeri kita untuk maksud  ttu," kata Sharif di Kupang, Sabtu (11/1).

    Dia mangaku, hingga saat ini, nelayan Indonesia khusus dari Nusa Tenggara Timur, masih diperbolehkan melakukan penangkapan ikan hingga ke Ashmore Reef, namun hanya  menggunakan alat tangkap tradisional.

    "Bahkan menurut yang saya dengar nelayan kita juga mendapatkan bantuan dar Australia," ujarnya.

    Terkait masih ada nelayan dari luar daerah melakukan penangkapan di sepanjang laut Timor menggunakan pukat harimau (trawl), walau sudah ada peraturan yang melarang,

    Sharif mengaku belum mendapatkan laporan. "Nanti saya cek lagi karena hingga kini belum ada laporan," katanya.

    Menteri Kelautan dan Perikanan berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur  untuk memberikan bantuan program Direktif Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dalam kesempatan itu, Menteri KKP menyerahkan bantuan berupa, 13 unit kapal penangkap ikan ukuran 10 GT, sarana penangkap ikan berupa mesin tempel 5HP, bahan jaring, lampu celup dan GPS. Selain itu, untuk istri nelayan diberikan paket alat pembuatan abon ikan.

    "Total bantuan yang diberikan berjumlah Rp19 miliar yang bersumber dari APBN dan  Dana Alokasi Khusus," katanya.

    Dia menjelaskan, program yang diluncurkan tersebut, merupakan wujud perhatian pemerintah pusat melalui Presiden SBY, terhadap kondisi kehidupan masyarakat, khusus yang tergolong berpenghasilan rendah di daerah ini.

    Kata dia, bantuan yang diserahkan untuk sejumlah kelompok usaha bersama nelayan yang tersebar di delapan kabupaten/kota yang ada di provinsi itu, dalam upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat.

    Dia berharap, bantuan tersebut, bisa dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab  oleh para nelayan, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraannya.*** (AR)


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.