• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 15 November 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    UMP NTT 2015 Sebesar Rp 1.250.000
    ALBERTO | Rabu, 29 Oktober 2014 | 13:14 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    UMP
    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTT, Stanis Tefa

     

    Kupang, Flobamora.net - Rancangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015 yang akan ditetapkan  pada, Sabtu, 01 November 2014 kemungkinan sebesar Rp 1.250.000 atau mengalami kenaikan haya sebesar Rp 25.000 dari UMP yang diberlakukan selama tahun 2014 sebesar Rp 1.125.000.

     

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTT, Stanis Tefa kepada wartawan di Kupang, Rabu (29/10) mengatakan UMP Provinsi NTT tahun 2015 yang akan ditetapkan akhir pekan ini sangat tidak membantu masyarakat.

     

    Dia menilai dengan adanya rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maka semestinya UMP NTT disesuaikan dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak masyarakat. 

     

    "Jika ditetapkan UMP NTT Rp 1.250.000, itu sangat tidak cukup, apalagi pemerintah sudah berencana menaikkan harga BBM naik," kata Stanis.

     

    Menurut Stanis, besarnya UMP NTT sudah melalui pembahasan secara tripartit yakni antara pengusaha, dewan pengupahan provinsi, pekerja, dan pemerintah.

     

    Dia menilai sebagian besar pengusaha di wilayah Provinsi NTT membayar gaji karyawan atau pekerjanya tidak sesuai UMP yang berlaku. Karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang serius dalam pelaksanaan keputusan mengenai UMP supaya para pekerja tidak dirugikan.

     

    Dia mengatakan, selain pengawasan dari pemerintah, pihak terkait juga harus melakukan pengawasan terhadap pengusaha dalam melakukan pembayaran gaji karyawan. Jika hak-hak kariawan dibayar tidak sesuai dengan UMP maka perusahaan yang bersangkutan akan dipidanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

     

    Stanis menegaskan banyak pengusaha dan perusahaan membayar gaji kariawan tidak sesuai dengan UMP yang ditetapkan. Semestinya pengusaha harus taat pada aturan untuk membayar gaji kariawan sesuai UMP sehingga tenaga kerja tidak dirugikan.

     

    Upah minimum provinsi (UMP) NTT 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.125.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 100 ribu dari upah tahun sebelumnya yakni tahun 2013 sebesar Rp 1.025.000. Jumlah itu berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah. Sementara UMP tahun 2015 yang walaupun belum ditetapkan, namun dalam pembahasannya ditawarkan hanya Rp 1.250.000.

     

    Stanis mengatakan, UMP yang ditetapkan masih di bawah standar layak hidup di daerah ini. Penetapan UMP harus sesuai dengan kajian yang benar-benar dilakukan agar hak yang diberikan setimpal dengan kewajiban tenaga kerja. Sebab, menuntun kewajiban tanpa memenuhi hak pekerja adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan.

     

    Pada 2014, UMP NTT paling rendah di seluruh Indonesia. Upah pekerja di wilayah itu naik 13,86 persen dari Rp 1.010.000 menjadi Rp 1.150.000 per bulan.

     

    Kepala Biro Humas Setfa NTT Lambertus Ibi Riti menyampaikan draf besarnya UMP diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT. Dalam draf tersebut, UMP NTT ditawarkan sebesar Rp 1.250.000.

     

    "Kita masih bahas drafnya yang diajukan dari Dinas Nakertrans NTT sebesar Rp 1,2 juta, dan itu belum ditetapkan. Hasil pembahasan akan diumumkan pada 20 Desember 2014," kata Lambertus.

     

    Lambertus mengakui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperingatkan agar mempersiapkan upah minimum provinsi (UMP) yang akan ditetapkan secara serentak pada 1 November 2014.

     

    Penetapan itu didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja serta Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

     

    Dia menjelaskan pembahasan besarnya UMP NTT 2015 dipercepat agar penetapannya dapat berjalan optimal. Dalam proses pembahasan penetapan UMP tersebut, pemerintah melibatkan Dewan Pengupahan Daerah (DPD), asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.