• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 16 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Tidak Ada Skenario Penetapan Tersangka Kasus DAK
    LEX | Senin, 10 November 2014 | 14:59 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Tidak
    Kajari Ende, Ery A.Harahap

     

    Ende, Flobamora.net - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende Ery Ariansyah Harahap membantah tegas rumor yang mengatakan, penetapan tersangka kasus dana DAK 2009-2013  di dinas perhubungan setempat karena ada skenario terselubung.

     

    “Tersangka atas nama Abraham Badu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende dan Abdul Ali mantan Kadis perhubungan sebelumnya benar terlibat langsung dalam hal pungutan tidak resmi di dinas yang dipimpinnya,” kata Harahap ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (10/11).

     

    Dia menyebutkan, tidak ada skenario yang dimainkan dalam menetapkan tersangka. Namun karena memang ada keterangan saksi dan dokumen yang mengarah kepada keduanya sehingga mereka ditetapkan sebagai tesangka.

     

    “Kami tetapkan keduanya sebagai tersangka bukan karena skenario, namun karena berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti berupa dokumen maka keduanya kami tetapkan sebagai tersangka. Kami tidak tetapkan tersangka baru cari alat bukti, namun dokumen yang ada yang "berbicara" tentang keterlibatan mereka,” ujarnya.

     

    Lebih jauh dia mengemukakan, apa yang sudah dilakukan Kejari Ende Ende murni fakta dan data yang tersaji dalam dokumen dan keterangan saksi yang mengarah kepada kepala dinas, dimana melalui MoU yang ditandatangani bersama penerima dana DAK berupa kendaraan truk. Oleh karena itu kepala dinas saat itu harus bertanggung jawab, karena dia yang menandatangani MoU tersebut, yakni MoU tentang pungutan tidak resmi.

     

    Dia menyebutkan, tidak ada juknis yang menyatakan harus dilakukan pungutan tidak resmi. Karena dokumen sudah "berbicara" bahwa Mou tersebut ditandatangani oleh kepala dinas dan tidak ada orang lain sehingga mereka yang di tetapkan sebgai tersangka.

     

    Dalam APBD, paparnya, tidak ada satu nomenklatur pun yang mengatur soal penerimaan dana dari sewa mobil.

     

    “Uang itu melayang ke kas daerah, mereka jangan menggunakan aturan pemda. Namun sekali lagi juknis dan nomenklatur di APBD itu tidak ada,” tandasnya.

     

    Sementara itu Kasipidsus, Alboin M Blegur yang mendampingi kejari menambahkan kepada tersangka dikenakan pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor nomor 33 tahun 1999 dimana ancamannya maksimal 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara.

     

    “Sekarang kita fokus pada pungutan tidak resmi, nanti jika mengarah kepada tindakan korupsi kita akan tambah pasal 2 dan pasal 3," sebutnya.

     

    Dia menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya sudah memanggil sedikitnya 15 saksi untuk di dengarkan keterangan sebelum menetapakan kedua tersangka masing-masing Abdul Ali dan Abraham Badu.

     

    Dia menegaskan kembali, pernyataan Kejari Ende yang mengatakan sesuai dengan alat bukti dokumen dan pemeriksaan saksi maka ditetapkanlah kedua tersangka tersebut.

     

    Dia berjanji untuk terus menelusuri penggunaan dana hasil dari pengutan dan bukan tidak mungkin tersangka baru akan ditetapkan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.