• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 27 Februari 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Provinsi NTT Salah satu Kantong Trafficking di Indonesia
    LEX | Rabu, 12 November 2014 | 15:04 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Provinsi
    Kepala badan Kesbangpol NTT, Sisilia Sona

     

    Ende, Flobamora.net - Gubernur Nusa Tenggaa Timur (NTT), Frans Lebu Raya mengatakan, provinsi kepulauan tersebut merupakan salah satu daerah kantong trafficking di Indonesia. Hal ini terlihat dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi dimana sebagiannya merupakan warga Nusa Tenggara Timur.

     

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Lebu Raya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol NTT Sisilia Sona, saat membuka kegiatan Sosialisasi Identifikasi dan Fasilisasi Permasalahan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO), Rabu (12/11) di Aula Lantai II Kantor Bupati Ende.

     

    Dia menyebutkan salah satu contoh terkait dengan hal ini adalah kasus burung Walet di Medan maupun kasus penampungan atau pemberangkatan ilegal TKI di Batam.

     

    Untuk upaya pemberantasan TPPO tersebut diatas lanjutnya, perlu komitmen bersama dan terpadu serta berkesinambungan serta komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di wilayah Nusa Tenggara Timur.

     

    ”Komitmen itu harus disampaikan atau diteruskan kepada seluruh warga masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Karena persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

     

    Lebih jauh Lebu Raya mengatakan, TPPO merupakan bentuk perbudakan modern, pelanggaran HAM berat dan kejahatan yang terorganisir, melewati lintas batas daerah dan negara.

     

    Dia menyebutkan, modus operandi kian hari kian beragam, diantaranya melalui perekrutan TKI ilegal atau non prosedural seperti penipuan, pemalsuan dokumen, iming-iming dan bujuk rayu, janji palsu.

     

    “Ada juga yang dijanjikan sebagai PRT di pabrik, restoran bahkan dijanjikan sebagai duta seni atau duta wisata padahal mereka dieksplotasi baik secara fisik, psikis bahkan secara seksual untuk mendapatkan keuntungan dari oknum di dalam jaringan tertentu,” katanya.

     

    Dia juga mengatakan, banyak juga korban yang dikategorikan masih anak-anak.

     

    Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Idda Yuni Astuti dalam laporan kegiatan mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan presepsi  dalam pencegahan dan penanganan TPPO harus dimulai dari desa dan kelurahan. 

     

    Kegiatan yang sama bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan stakeholder dalam memberikan sosialisasi berkesinambungan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan TPPO ini.

     

    Hadir dalam acara ini. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi NTT Erny Usboko, Plt Sekda Ende, Gusti Ngasu, Asisten Pemerintahan Martinus Satbhan, para biro jasa atau PJTKI, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan para pegiat atau NGO yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.