• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 11 Agustus 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Kualitas Pelayanan Publik, Muara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
    ALBERTO | Rabu, 12 November 2014 | 23:42 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Kualitas
    Gubernur NTT, Frans Lebu Raya

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengatakan peningkatan  kualitas pelayanan publik merupakan titik penting sebagai muara dari keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

     

    Gubernur Lebu Raya mengatakan itu, dalam sambutannya pada pembukaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di NTT dan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rencana Tindak Nyata yang dibacakan Asisten Administrasi dan Keuangan Setda NTT, Klemens Meba di Kupang, Senin (10/11) lalu.

     

    Menurutnya, hal tersebut cukup beralasan karena kualitas pelayanan yang dilakukan oleh sektor publik sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Begitu banyak pengaduan (keluhan) masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis dimana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan.

     

    Dia menuturkan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menetapakan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan memerlukan pelayanan publik  yang transparan, akuntabel dan  sesuai standar pelayanan.

     

    “Penggunaan metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisispasi masyarakat menggunakan empat langkah proses yaitu lokakarya pengelolaan pangaduan, survei pengaduan masyarakat, lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan masyarakat dan rencana tindak nyata, serta pemantauan dan evaluasi,” katanya.

     

    Keempat proses ini, sambungnya diharapkan mampu meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penagnggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

     

    Menanggapi kondisi ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 23 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi nusa Tenggara timur Tahun 2013-2017 dan
    menetapkan pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten TTS sebagai Pilot Project pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Povinsi NTT.

     

    “Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara timur tahun 2013-2017,” paparnya.

     

    Kata dia, untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi, maka perlu dilakukan evaluasi sekali dalam setiap tahun dalam bentuk penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi  sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah.

     

    Dia mengakui, sampai saat ini Pemerintah Provinsi NTT belum melakukan penilaian mandiri pelaksnaan reformsa birokrasi. Olehnya, melalui kegiatan ini, jajaran birokrasi di NTT diharapkan mampu memahami esensi dan Peraturan Menteri PAB dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

     

    “Sedangkan lokakarya Analisi Masalah Penyebab Pengaduan dan Rencana Tindak Nyata merupakan kelanjutan dari lokakarya pengelolaan pengaduan dan survey pengaduan masyarakat berupa  yang menjadi dasar untuk analisis dan perumusantindak nyata perbaikan pelayanan,: katanya lagi.

     

    Sebelumnya Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Siprianus A.Kelen dalam laporannya mengatakan,maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk membangun pengetahuan dan pemahaman bagi Tim Reformasi Birokrasi, Asesor pelaksana dan aparatur SKPD terhadap  pelaksanaan evaluasi reformasi brokrasi di daerah ini.

     

    Sedangkan tujuan dari lokakarya, katanya, adalah untuk mengetahui secara jelas dan pasti hal-hal apa yang merupakan masalah penyebab pengaduan masyarakat dan pelayanan publik. Selain itu, merumuskan rencana tindakan nyata yang nantinya akan dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan publik.

     

    “Kegiatan Bimtek dan Lokakarya ini dilaksanakan  selama tiga hari, yakni 10 – 13 November 201. Sementara narasumbernya sebanyak tiga orang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.***

     


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.