• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 25 Oktober 2021

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Mobil Dinas Pimpinan DPRD NTT Senilai Rp 1, 6 Miliar
    ALBERTO | Sabtu, 15 November 2014 | 18:33 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Mobil
    Mobil Dinas Pimpinan DPRD NTT

     

     

    Kupang, Flobamora.net -  Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan dana sekitar Rp 1, 6 miliar lebih guna membeli empat unit mobil dinas jenis fortuner untuk empat pimpinan dewan dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 400 juta lebih.

     

    Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem kepada wartawan di Kupang, Sabtu (15/11)  menjelaskan, jenis dan tipe mobil untuk pimpinan DPRD ini sama dengan yang digunakan gubernur. Mobil fortuner dinilai mampu melintasi medan manapun.

     

    “Dengan mobil tersebut, pimpinan dewan dapat menjangkau masyarakat terpencil ketika melakukan kunjungan kerja atau mendampingi gubernur,” katanya.

    Dia mengatakan, mobil pimpinan yang lama, sedang ada upaya untuk penghapusan dari inventaris daerah. Penghapusan itu tentunya mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika prosesnya penghapusan sudah selesai, akan dilelang.

    Menjawab pertanyaan apakah akan diadakan mobil untuk pimpinan komisi, Frans sampaikan, belum ada rencana ke arah itu. Memang sebelumnya, dialokasikan anggaran untuk biaya operasional pimpinan komisi. Tetapi karena ada persoalan dalam penerapannya, sehingga belum dialokasikan lagi anggaran serupa.

    Pada kesempatan itu Frans menyampaikan, pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk kredit lunak pembelian mobil bagi anggota dewan. Pola ini sama seperti yang telah dilakukan pemerintah untuk anggota dewan periode 2009- 2014. Pemerintah membayar lunas di dealer mobil sesuai dengan jenis dan tipe mobil yang dibutuhkan.

    “Pola ini dinilai lebih baik, karena angsuran kredit bulanan langsung dipotong dari gaji para anggota dewan yang mengajukan kredit,” papar Frans.

    Frans akui, walau pola kredit seperti dianggap paling baik, tapi akan dilakukan pembenahan. Memang anggota dewan yang mengajukan kredit, pemotongan gaji berjalan lancar hingga lunas.

     

    Saat itu, katanya, pemerintah berpikir bahwa semua anggota dewan yang mengajukan kredit pasti menduduki jabatan sebagai wakil rakyat selama lima tahun. Tidak terbersit pikiran bahwa kemungkinan adanya proses pergantian antar waktu (PAW). Sehingga sejak awal, semua surat kendaraan termasuk Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB) langsung diberikan kepada yang bersangkutan.

     

    Ternyata, ujarnya, dalam perjalanan, ada satu anggota dewan diproses PAW, sementara kreditnya belum lunas. Akibatnya, harus ada kerja ekstra untuk melakukan pendekatan dengan mantan wakil rakyat dimaksud.

    “Ke depan, bila ada anggota dewan termasuk pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajukan kredit untuk membeli mobil, maka BPKB belum diberikan sampai kredit dilunasi,” tuturnya.

     

    Dia menambahkan, hingga bulan kedua sejak dilantik pada 3 September 2014 lalu, belum ada satu pun anggota dewan yang mengajukan pinjaman kredit lunak untuk membeli mobil. Walau demikian, pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk kepentingan pinjaman kredit lunak.***

     


     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.