• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 25 Januari 2022

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    DPRD Harus Keluar dari Situasi Nyaman
    ALBERTO | Minggu, 30 November 2014 | 12:30 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    DPRD
    Ketua Forum Parlemen , Kristo Blasin (kiri) bersama Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno (Tengah)

     

     

    Kupang,Flobamora.net - Semua anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota harus berani mengambil sikap untuk keluar dari situasi nyaman yang selama ini dinikmati.

     

    “Eksekutif sangat pintar memainkan peran agar anggota dewan tetap berada dalam situasi aman,” kata Ketua Forum Parlemen DPRD NTT, Kristo Blasin ketika menutup kegiatan workshop Pendalaman Siklus Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif bagi Anggota DPRD Provinsi NTT, Kabupaten Ngada, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur di Kupang, Sabtu(29/11).

     

    Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama antara Forum Parlemen NTT dan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).

     

    Kristo menegaskan, anggota dewan harus berani keluar dari jebakan- jebakan yang selalu membuat mereka nyaman. Kemitraan dengan eksekutif tidak boleh dimaknai dengan memberi keberpihakan secara maksimal kepada masyarakat. Dewan merasa percaya diri bila ia katakan kepada rakyat kalau dirinya dekat dengan gubernur atau bupati/walikota.

     

    “Forum Parlemen siap memfasilitasi anggota dewan agar bisa keluar dari jebakan- jebakan dan situasi nyaman,” katanya.

     

    Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, semua anggota dewan harus selalu berpihak pada konstituen yang telah memilih mereka. Kehormatan dan kekuatan bagi seorang anggota dewan diukur dari seberapa keberpihakannya pada kepentingan rakyat, bukan dilihat dari sejauhmana ia mampu bersekongkol dengan eksekutif.

     

    Dia menyatakan, dari tiga fungsi yang diemban DPRD yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran, aspek yang paling lemah adalah fungsi pengawasan. Hal ini ditambah lagi dengan terjebaknya anggota dewan dalam situasi nyaman yang dimainkan oleh eksekutif. Semestinya, pengawasan yang dilakukan sampai pada tingkat pengambilan kebijakan.

    Dia mengingatkan, dalam membuat pernyataan ke publik terutama melalui media massa, harus mengacu pada data yang akurat. Jangan sampai membuat pernyataan supaya bisa diketahui oleh publik terutama konstituen yang telah memilihnya.

     

    “Agar pernyataan yang dikeluarkan berbasis data, maka sangat dibutuhkan keterlibatan civil society seperti akademisi, media massa, dan LSM dalam membuka ruang diskusi,” ujarnya.

     

    Pelaksana Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) Provinsi NTT, Don Dosantos berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara DPR RI, DPD RI, DPRD NTT dan DPRD kabupaten/kota di provinsi ini.

     

    “Mudah- mudahan bisa dilaksanakan sekitar Maret 2015, karena Juni 2015 ada pembenahan di tubuh AIPD dan selesainya program kerja sama seperti yang digelar ini,” katanya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2022 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.