Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/flobamor/public_html/media.php on line 2
DPRD Perlu Buka Ruang Publik untuk Terlibat Dalam Penganggaran


  • LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 19 Juni 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    DPRD Perlu Buka Ruang Publik untuk Terlibat Dalam Penganggaran
    RISKY ALBERTO | Minggu, 30 November 2014 | 14:25 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    DPRD
    Suasana Workshop Pendalaman Siklus Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif bagi Anggota DPRD

     

    Kupang, Flobamora.net - Kalangan DPRD baik provinsi maupun kabupaten dan kota di NTT perlu membuka ruang publik untuk terlibat dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran terutama memastikan isu- isu strategis termasuk responsif gender.

     

    Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Workshop Pendalaman Siklus Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif bagi Anggota DPRD Provinsi NTT, Kabupaten Ngada, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur, yang diselenggarakan di Kupang, Sabtu (29/11) kemarin.

     

    Workshop ini diselenggarakan atas kerja sama antara Forum Parlemen NTT dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) guna mendorong partisipasi masyarakat  dalam siksus perencanaan dan penganggaran.

     

    Sekretaris Eksekutif Forum Parlemen NTT, Rikardus Wawo yang memandu sesi itu mengatakan, rekomendasi- rekomendasi yang dihasilkan agar bisa dijalankan di waku mendatang.

     

    “Rekomendasi lain yang dihasilkan adalah perlu didorong keterbukaan dalam mekanisme penyusunan dan pembahasan APBD,” katanya.

     

    Menurutnya, DPRD perlu mendorong inisiatif  pelembagaan partisipasi publik dalam perencanaan dan pembangunan. Dan yang tak kalah peningnya adalah perlu didukung pembentukan Forum Parlemen di Kabupaten/Kota sebagai sarana/ jembatan keterlibatan publik bagi parlemen.

     

    Dia memaparkan, rekomendasi selanjutnya adalah,  perlu dilakukan studi- studi mendalam  dan ketersediaan data  guna mendukung kualitas perencanaan dan penganggaran oleh DPRD, pembentukan dan penguatan supporting sistem (tenaga ahli, kelompok akademis, media, NGO untuk mendukung DPRD.

     

    Selain  itu, kata dia, perlu dilakukan diskusi- diskusi dan kegiatan- kegiatan reguler tentang isu- isu strategis untuk peningkatan kinerja DPRD terutama perencanaan dan penganggaran dan perlu didukung peningkatan kinerja kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi keterlibatan publik dalam proses di DPRD.

     

    DPRD , sambungnya, adalah sebuah lembaga yang kuat perlu juga mendorong perubahan paradigma para pengambil kebijakan untuk memprioritaskan kebijakan-kebijakan strategis  termasuk  program- program yang responsif gender serta  sesuai kebutuhan daerah.

     

    Dia menambahkan, DPRD juga mendorong sinkronisasi peraturan perundangan- undangan dan peningkatan kualitas legislasi DPRD. Perlu difasilitasi forum koordinasi dan sekretariat bersama  bagi Parlemen Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

     

    “Hal penting lain yang perlu mendapat apresiasi DPRD adalah mendorong  kualitas pelaksanan fungsi DPRD  terutama pengawasan termasuk pengawasan terhadap proyek- proyek APBN,” tuturnya. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.