• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 16 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Siflan Angi Sebut Ada Mafia pada Pengadaan Obat
    VICKY DA GOMEZ | Rabu, 03 Desember 2014 | 11:52 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Siflan
    Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sikka, Siflan Angi

     

    Maumere, Flobamora.net - Anggota DPRD Sikka Siflan Angi menyebut ada mafia yang terjadi pada sistem dan kebijakan pengadaan obat yang dilakukan di Departemen Kesehatan RI.

     

    Kebijakan itu bukan saja merugikan daerah, tetapi juga termasuk mengorbankan masyarakat yang membutuhkan obat.

     

    Persoalan ini terungkap pada rapat anggaran antara Badan Anggaran DPRD Sikka dan Pemkab Sikka di Gedung DPRD Sikka, Senin (1/12). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sikka Stefanus Say ini, dihadiri antara lain Sekda Sikka Valentinus Sili Tupen, Kepala Bappeda Sikka Zakarias Heriando Siku, Kepala DPPKAD Sikka Robby da Silva dan Kepala Dinas Kesehatan Sikka Maria Bernadina.

     

    Dugaan adanya mafia ini menyusul keluhan masyarakat yang beberapa bulan terakhir ini mengeluhkan kesulitan mendapatkan obat-obat generik pada hampir semua puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sikka.

     

    Yang membuat dugaan ini makin menguat karena RSUD TC Hillers sendiri pun ketiadaan obat generik. Akibatnya masyarakat terpaksa harus membeli obat generik pada apotek dan toko obat.

     

    Siflan mengecam mekanisme pengadaan obat yang terlalu kaku dan birokratis, dengan segala bentuk regulasi dan aturan. Padahal masyarakat membutuhkan ketersediaan obat yang siap pakai, sehingga tidak perlu lagi harus mengeluarkan uang untuk membelinya dari apotek.

     

    “Sudah 18 puskesmas yang mengeluh ketiadaan obat generik. Ini kan lucu. Daerah yang punya uang, kita belanja obat, ko bisa obat tidak ada? Lalu katanya ada kebijakan dari departemen tentang pengadaan obat. Ah, kebijakan jangan bikin susah masyarakat kita. Masyarakat tidak mengerti soal kebijakan, yang mereka tahu hanya harus ada obat sehingga mereka tidak perlu beli lagi,” kecam Ketua Fraksi Partai Nasdem itu.

     

    Terhadap kebijakan pengadaan obat yang terkesan birokratis ini, Siflan Angi mengusulkan agar Pemkab Sikka dan DPRD Sikka mempertanyakan langsung ke Departemen Kesehatan RI di Jakarta. Usulan ini direspons tim anggaran dari Pemkab Sikka.

     

    Untuk tahun 2015 ini, Pemkab Sikka menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar lebih untuk pengadaan obat-obatan. Badan Anggaran DPRD Sikka menyetujui usulan anggaran tersebut, namun dengan catatan anggaran tersebut baru boleh dimanfaatkan setelah konsultasi dan komunikasi dengan Departemen Kesehatan RI sehubungan dengan kebijakan pengadaan obat-obatan yang disinyalir merugikan masyarakat. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.