Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/flobamor/public_html/media.php on line 2
Menteri Tedjo Minta Pemerintah Tak Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc


  • LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 24 Mei 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Menteri Tedjo Minta Pemerintah Tak Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
    ANA DEA | Rabu, 10 Desember 2014 | 09:56 WIB            #NASIONAL

    Menteri
    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno. KOMPAS.com/ICHA RASTIKA

     
    JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta agar pemerintah tak didesak untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Tedjo mengatakan, pemerintah masih menunggu seperti apa keinginan konkret para aktivis HAM atas penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu.

    "Jadi masalah HAM tetap kami tangani dengan baik, janji beliau. Tetapi, jangan memaksa pemerintah seperti itu. Kami sudah ada aturan atau rencana menyelesaikan HAM sebaik-baiknya," ujar Tedjo, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

    Tedjo mengatakan pemerintah pasti akan membicarakan wacana pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Akan tetapi, ia mengaku masih bingung dengan tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah.

    "Seperti apa permintaannya kan enggak jelas. Selesaikan pasti, selesaikan tetapi agendanya apa?" kata dia.

    Janji kampanye Jokowi

    Sebelumnya, Sumarsih, ibunda BR Norma Irmawan (Wawan) yang menjadi Korban Semanggi I, menuliskan opini di harian Kompas yang menuntut realisasi janji kampaye Presiden Jokowi. Dia menulis, dalam visi, misi, dan program aksi, JKW-JK berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas.

    Komitmen itu disampaikan pada 2 butir, yaitu:

    (1) ”Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial bagi bangsa Indonesia, seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”, dan
    (2). "Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM”.

    Untuk menghapus impunitas hanya bisa terwujud dengan penyelesaian melalui pengadilan, yaitu Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai No UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan satu-satunya UU yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,” tulis Sumarsih.

    Di tengah tuntutan terhadap realisasi janji penanganan kasus HAM Jokowi itu, pemerintah kembali mendapatkan kecaman dari para aktivis HAM karena memberikan pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.

    Pada saat tim transisi dibentuk, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto yang kini menjadi Sekretaris Kabinet sempat mengutarakan rencana pemerintahan Jokowi membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

    "(Pertama), kami tawarkan membuat perppu (Peraturan pemerintah pengganti undang-undang) untuk memungkinkan adanya pengadilan HAM Ad Hoc atau seterusnya," kata Andi. 

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.