• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 29 Januari 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pemerintah Diminta Perhatikan Perdagangan Manusia dalam Daerah
    ALBERTO | Minggu, 28 Desember 2014 | 11:53 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pemerintah
    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTT, Stanis Tefa

     

    Kupang, Flobamora.net - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTT Stanis Tefa Matheus meminta perhatian pemerintah terhadap masalah perdagangan manusia (human trafficking) yang tidak hanya terjadi untuk pengiriman ke luar daerah atau ke luar negeri, tetapi juga dalam daerah.

     

    “Pemerintah dan aparat penegakan hukum jangan hanya fokus pada masalah penjualan manusia ke luar daerah. Jangan berpikir human trafficking hanya untuk ke luar daerah dan ke luar negeri. Perhatikan juga yang ada dalam daerah," kata Stanis di Kupang, Minggu (28/12).

    Menurut Tefa, banyak tenaga kerja dari pedalaman Pulau Timor yang  direkrut pihak-pihak tertentu yang ditampung di tempat-tempat tertentu, kemudian disalurkan ke sejumlah toko-toko besar atau perusahaan yang ada di Kota Kupang.

    Bahkan, kata dia, banyak tenaga kerja yang disalurkan ke toko-toko itu masih usianya di bawah umur. Mereka juga tiidak diberikan gaji sesuai upah minimum provinsi. Hak-hak  sebagai pekerja belum dipenuhi pihak majikan.

    Dia mencontohkan, kematian salah seorang pekerja di Tenau beberapa waktu lalu yang tidak punya asuransi kematian. Ini hanya salah satu contoh kasus, yang apabila diselidiki lebih jauh, pasti akan terungkap banyak kasus serupa.

    “Boleh jadi kasus human trafficking di Kota Kupang jumlahnya tidak sedikit. Ketika pemerintah dan aparat penegak hukum fokus penjualan manusia  ke luar daerah, praktik ini justru tumbuh subur dalam daerah,” ujarnya.

    Tefa meminta pemerintah serius menangani masalah trafficking, termasuk juga penjualan manusia untuk dipekerjakan di sejumlah toko di Kota Kupang.

    Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi maupun Kota Kupang, dia meminta untuk meningkatkan pengawasan terkait penerapan UMP, ketentuan usia para pekerja, dan hak-hak para pekerja lainnya.

    Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tefa meminta untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya memasukkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

     

    Dia berkeyakinan masih banyak perusahaan di NTT yang belum melaksanakan kewajibannya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja juga diminta untuk mengadukan majikannya yang belum melaksanakan kewajiban.

    Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang, Maulana Ridwan mengaku, sebanyak 50 perusahan perusahaan di NTT dari total 1.587 perusahaan belum melaksanakan kewajiban mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.


    "Perusahaan yang belum daftarkan karyawannya itu setengah dari itu. Karyawan yang belum masuk peserta BPJS Ketenagakerjaan juga mencapai setengah dari 26.244 orang," katanya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.