• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 01 Juni 2020

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Berhenti Sampai Presiden Bilang `Cukup`
    ANA DEA | Senin, 12 Januari 2015 | 12:06 WIB            #NASIONAL

    Menteri
    Anggota TNI AL memantau penenggelaman kapal milik nelayan asing di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun. TRIBUN BATAM / ARGIANTO DA NUGROHO

     
    JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pemberantasan terhadap illegal fishing bukan aksi temporer. Malah kementerian teknis dan koordinatornya tengah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) agar penanganan illegal fishing lebih cepat.

    Namun terkait apakah kapal ilegal yang ditangkap akan kembali ditenggelamkan, Susi menyebutkan bahwa itu perkara lain. “Tentu (ditenggelamkan atau tidak) tergantung perintah Presiden. Kalau Presiden merasa cukup, tinggal sita untuk negara, ya kita sita untuk negara,” kata dia, Jumat (9/1/2015).

    Lebih lanjut Susi menuturkan, sejumlah kapal yang berhasil ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini masih ada di Pontianak. Susi mengaku belum mendapat laporan perkembangan pengadilan, apakah sudah dinyatakan inkracht.

    “Kalau sudah, lalu Presiden tidak minta ditenggelamkan, ya akan saya bagikan kepada Pemda yang membutuhkan kapal latih, itu saja,” ujar Susi.

    Susi menegaskan, kebijakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal merupakan hak dan kewajiban negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya. Indonesia pun, sema seperti negara lain, memiliki dasar hukum penenggelaman kapal ikan.

    Pertama, untuk kapal tertangkap tangan (pasal 69 ayat (4) UU 45/2009), maka penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

    Kedua, jika dinyatakan inkracht (KUHAP pasal 76A UU No45/2009), maka benda dan atau yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat disampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

    Haramkan lelang

    Susi menegaskan, kapal ilegal yang disita tidak diperuntukkan menangkap ikan lagi, dan hanya diperuntukkan pelatihan. Namun, kata dia, kalaupun harus dipakai menangkap ikan, maka hanya boleh KUD dan koperasi-koperasi saya yang menggunakannya. Hanya saja, kapal ilegal sitaan tersebut, haram hukumnya untuk dilelang.

    Susi mengatakan, sangat berkeberatan dengan adanya lelang. “Dengan cara apapun saya minta jangan sampai ada lelang. (Sebab) Kalau lelang pasti yang menang itu alibaba-alibaba dari kapal asing itu,” kata Susi.

    Sebagai contoh, dia sangat menyesal dengan adanya pelelangan 4 kapal di Meulaboh, yang sudah dimenangkan atas nama Hendri Rivai, dengan nilai lelang Rp 400 juta.

    Sebanyak tiga dari empat kapal sudah keluar dari Meulaboh, dan satu kapal tak keluar lantaran karam.  “Sudah hilang kapalnya tidak ada di sana. Ini yang membuat saya sangat marah. Saya sangat kecewa, masih ada di hari begini, berani-beraninya. Itu saya tidak habis mengerti,” ucap Susi.

     


    Sumber: Kompas.com
    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.