• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 21 September 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Jokowi: Jangan Cuma `Ropat-repet` Saja, tapi Enggak `Action`
    ANA DEA | Selasa, 21 Januari 2014 | 09:29 WIB            #NASIONAL

    Jokowi:
    Aher, Muhammad Hasan, Jokowi dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi banjir

     
    Jakarta - Sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pimpinan daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Bogor, Depok, Bekasi, minus Tangerang dan Banten, berkumpul di sebuah ruangan sederhana seluas 4x5 meter persegi, bagian belakang posko pemantauan Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2014) kemarin siang.

    Di dalam ruangan tersebut, sebanyak 17 langkah penanggulangan banjir untuk Ibu kota DKI Jakarta disepakati semua pihak untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 17 kesepakatan yang dihasilkan dibagi menjadi tiga bagian, langkah struktural, non struktural dan kultural.

    Sebagian besar dari 17 langkah penanggulangan banjir Jakarta tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan pemerintah daerah, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten lain perannya sebatas mendukung.

    Langkah-langkah

    Untuk langkah struktural ada 9 langkah yaitu pembangunan waduk Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang diprediksi rampung 2018, Sodetan Ciliwung-Cisadane yang direncanakan selesai 2017, Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang selesai pada 2016, revitalisasi situ-situ yang rampung 2015, normalisasi Kali Ciliwung selesai 2016, pembangunan sumur resapan dengan target 2,2 juta sumur di Jakarta, pembuatan Dam dan konservasi tanah lain, yang terakhir normalisasi Sungai Cisadane.

    Langkah non struktural ada tiga, yakni reboisasi di daerah aliran sungai yang bakal melintas di Jakarta, penataan area sempadan, lahan ruang terbuka hijau dan penertiban bantaran sungai.

    Sedangkan untuk langkah kultural, fokus kepada pemberdayaan masyarakat, baik secara umum atau yang tinggal di dekat aliran sungai. Misalnya, meningkatkan nilai kesadaran lingkungan dan ekonomi warga, penanganan sampah berbasis masyarakat, gerakan Ciliwung bersih dan gerakan menanam satu miliar pohon?

    Ropat repet

    Di tengah konferensi pers usai pertemuan, Gubernur Jakarta, Joko Widodo menyatakan, ia berharap rapat koordinasi itu adalah rapat yang terakhir. Selanjutnya, kata dia, seluruh pihak yang hadir tinggal melaksanakan poin kesepakatannya saja.

    "Saya mau ini rapat yang terakhir ya. Jangan cuma ropat-repet saja tapi enggak action. Harus ada action," ujar Jokowi.

    Pernyataan "ropat-repet" kerap diungkapkan Jokowi ketika dia kesal dengan banyaknya rapat di kantornya, Balaikota, Jakarta, tapi rapat tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan. Jokowi lebih suka rapat digelar di awal proyek, tengah dan saat evaluasi.

    Sodetan Ciliwung-Cisadane

    Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Hasan menjelaskan, pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane akan mulai dikerjakan 2015 mendatang. Ia meminta warga, Pemkot atau Pemkab Tangerang tidak perlu khawatir pembuatan sodetan akan mengakibatkan banjir di wilayahnya. Perhitungan dalam rapat menunjukan hal tersebut.

    Kapasitas maksimal debit air di Sungai Cisadane sebesar 1.900 meter kubik per detik. Dalam kondisi banjir maksimal, level debit air 1.150 meter kubik per detik. Sementara saat kondisi normal, debit air di sungai itu hanya 50- 200 meter kubik per detik.

    "Dalam rancangan awal, debit air yang mau disodet adalah 600 meter kubik per detik. Tapi karena kita khawatir banjir, maka di rapat tadi kita turunkan menjadi 200 meter kubik per detik," ujar Hasan.

    Artinya, debit air di Cisadane dalam kondisi maksimal yakni 1.350meter kubik per detik, jauh dari kapasitas maksimal.

    Dia melanjutkan, selain kapasitas sungai terhitung masih mumpuni menampung debit air, sodetan akan dibangun di bawah tanah, seperti sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur. Di pintu masuk dan keluar sodetan tersebut juga akan dilengkapi pintu air. Gunanya jika kapasitas Cisadane telah di ambang batas, pintu air ditutup dan membiarkan aliran air tersebut melewati di Sungai Ciliwung.

    Untuk sodetan sepanjang 1,2 kilometer tersebut, Kementerian PU akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Pemkot dan Pemkab Tangerang. Pasalnya dua pemerintah tersebut tidak datang dalam rapat koordinasi Senin siang di posko Katulampa.

    Waduk Ciawi dan Sukamahi

    Tidak hanya Sodetan Ciliwung-Cisadane, proyek penting yang diputuskan adalah pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Jawa Barat. Untuk mempercepat pembangunan, pembebasan lahan dua waduk diserahkan ke Pemprov Jakarta, sedangkan pembangunan fisik diserahkan ke Kemen PU.

    Adapun Pemda Jawa Barat sebagai pemilik lahan hanya membantu. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang turut serta dalam rapat tersebut tampak enggan bicara mengapa pembebasan lahan dua waduk diambilalih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan, hal itu sangat memungkinkan. Sebab, jika mengikuti birokrasi prosedur yang kaku, prosesnya dipastikan membutuhkan waktu lama. Demi mengakali pemotongan prosedur tersebut, lanjut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    "Ini kan untuk kepentingan rakyat, kok. Wong saya juga intinya ndak ngambil uang atau korupsi dari dana itu, kok," lanjut Jokowi.

    Namun, Jokowi mengaku belum bisa mengatakan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk pembebasan lahan waduk yang rencananya dibangun tahun 2015 mendatang tersebut. Pihak Pemprov DKI Jakarta akan menunggu hasil konsultasi dengan BPK seiring rampungnya desain waduk di Kementerian PU.

    Secepatnya, Kemen PU juga akan menerbitkan Peraturan Menteri soal pengalihan wewenang pengelolaan waduk dan situ -situ yang tersebar di daerah penyangga Jakarta kepada pemerintah setempat. Diketahui, ada ratusan waduk atau situ yang berada di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang berpengaruh terhadap masuknya debit air ke DKI Jakarta.

    Rapat yang digelar sekitar dua setengah jam itu, dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agus Wijanarko, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor, Rahmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad dan Wakil Bupati Bekasi Ahmad Syaikhu.

    Perwakilan dari Pemerintah Daerah Banten dan Pemerintah Kota atau Kabupaten Tangerang tidak hadir dalam rapat. Tidak diketahui pasti alasan ketidakhadiran mereka. (Kompas.com)

     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.