• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 23 April 2021

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Komisi III Minta Kawasan Industri Bolok Dioptimalkan
    ALBERTO | Minggu, 25 Januari 2015 | 19:17 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Komisi
    Anggota Komisi III DPRD NTT, Welem B. Kale

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Komisi III DPRD NTT meminta Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok (BP KIB)  mengoptimalkan pemanfaatan lahan di kawasan itu, guna mempercepat pertumbuhan industri di daerah inii.

     

    “Lahan yang masih bermasalah harus diselesaikan sehingga tidak menghambat investasi,” kata Anggota Komisi III DPRD NTT Wellem B Kale yang dikonfirmasi usai rapat Komisi III dengan Biro Perekonomian dan BP KIB, Kamis (22/1).

     

    Dia meminta BP KIB yang baru  untuk menunjukkan kinerjanya  selama satu tahun ke depan dan kawasan ini difungsikan untuk kegiatan ekonomi.

    BP KIB, demikian Kale,  harus menyelesaikan masalah lahan di kawasan itu guna memberikan kenyamanan bagi para investor yang akan menyewanya. Sebab, selain  belum bersertifikat,  ada juga tanah enclave milik masyarakat yang belum ada penyelesaian.

    Namun, katanya, karena BP KIB baru dibentuk, maka  perlu  penguatan kelembagaan guna mengurangi intervensi pemerintah. Hal ini karena selama 10 tahun kepengurusan KIB vakum.

    “Untuk memperkuat kelembagaan BP KIB, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendirian KIB,” ujarnya.

    Menurutnya, para pengelola harus memiliki target mendatangkan investor sebanyak mungkin untuk membangun industri di kawasan itu. Apalagi, Menteri Perindustrian saat ini adalah putra NTT, sehingga menjadi peluang bagi para pengelola untuk membangun kerja sama.

    Mengenai dukungan anggaran dari APBD NTT terhadap pengelolaan KIB, dia mengatakan DPRD menyetujui anggarani Rp 500 juta dari yang diusulkan  Biro Perkonomian sebanyak Rp 2 triliun.

     

    “Kami minta Badan Pengelola  menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu dengan melaksanakan program makro dan mikro yang sudah ditetapkan,” tambahnya.***


     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.