• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 29 Januari 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    DPRD Sebut Sikka KLB Formalin, Pemerintah Malah Tenang Saja
    VICKY DA GOMEZ | Jumat, 30 Januari 2015 | 22:28 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    DPRD
    Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga

     

    Maumere, Flobamora.net - Sikap berbeda tampak terlihat dari cara pandang DPRD Sikka dan Pemkab Sikka terhadap maraknya kasus ikan berformalin di Kabupaten Sikka.

     

    Lembaga legislatif memandang Kabupaten Sikka layak disebut sebagai keadaan luar biasa (KLB) terhadap kasus ini. Sebaliknya Pemkab Sikka tidak memiliki sikap tegas, malah tenang-tenang saja, dan tidak berpikir tentang KLB formalin.

     

    Sikap tegas DPRD Sikka itu diperlihatkan Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah, Kamis (29/1) kemarin. Secara tegas Rafael Raga menyebutkan Kabupaten Sikka sudah pada tahap KLB formalin.

     

    Argumentasi itu dia angkat dari dua kasus ikan berformalin yang menimpa masyarakat di daerah ini yaitu terungkapnya 25 ton ikan tembang berformalin di PT Shitaratian sejak November 2014, dan temuan 203 boks ikan berformalin atau kurang lebih 4 ton selama dua hari berturut-turut pada pekan lalu.

     

    “Daerah ini sudah KLB formalin, di mana-mana masyarakat resah dan cemas mengkonsumsi ikan karena takut sudah terkontaminasi formalin. Karena itu yang kita harapkan adalah penanganannya juga harus bersifat luar biasa. Tapi kalau kami lihat, sepertinya (penanganannya) biasa-biasa saja,” kritik Ketua DPRD Sikka dua periode itu.

     

    Penanganan kasus ikan berformalin, hematnya masih sangat lamban. Sewaktu terungkap kasus PT Shitaratian pada November 2014, semestinya pemerintah langsung mengambil sikap tegas dengan melakukan antisipasi terhadap pasokan ikan yang masuk ke Kabupaten Sikka. Tapi karena penanganannya lamban, lalu lengah, maka muncul lagi temuan ikan berformalin pada pertengahan Januari 2015.

     

    Berbeda dengan penegasan DPRD Sikka yang menyebut sebagai KLB formalin, justeru Pemkab Sikka tidak memiliki ketegasan apapun. Sejak kasus PT Shitaratian, Pemkab Sikka lebih banyak melakukan rapat-rapat koordinasi saja.

     

    Bahkan sampai dengan temuan pekan lalu, rapat koordinasi masih terus dilakukan. Tidak terlihat pengawasan yang ketat di sektor-sektor vital sebagai pintu masuk pasokan ikan dari luar daerah. Malah terkesan tidak ada imbauan kepada masyarakat dalam hal mengkonsumsi ikan.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.