• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 29 Oktober 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    KBM Pelajar Pengungsi Tidak Jelas, Komisi III Kecam Pemerintah
    VICKY DA GOMEZ | Selasa, 10 Februari 2015 | 22:58 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    KBM
    Pelajar pengungsi Rokatenda sewaktu KBM di eks Kantor Bupati Sikka

     

     

    Maumere, Flobamora.net, - Komisi III DPRD Sikka mengecam sikap Pemerintah Kabupaten Sikka yang dianggap tidak tegas sehubungan dengan tidak jelasnya kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi pelajar pengungsi Rokatenda. Sementara ini KBM dilaksanakan di sekolah-sekolah di Palue, tapi hanya dengan sifat kunjungan oleh para guru.

               

    Persoalan ini terkuak dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Sikka yang antara lain membidangi pendidikan, dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka, Selasa (10/2).

     

    Kepala Dinas PPO Sikka, Yohanes Rana tidak hadir dalam rapat dengar pendapat ini, dan diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Muhammad Arifin. Rapat dengar pendapat itu sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi III Markus Melo.

               

    Muhammad Arifin menjelaskan, pasca erupsi Gunung Rokatenda, KBM para pelajar di Kecamatan Palue dipindahkan ke Kota Maumere. Namun belakangan ini para pelajar pengungsi kembali melaksanakan KBM di Palue. Menurutnya, para pelajar kembali ke Palue atas inisiatif dan kemauan orang tua mereka.

               

    Stephanus Say, Wakil Ketua DPRD Sikka yang ikut hadir pada rapat dengar pendapat beranggapan ada keraguan dari pemerintah tentang zona merah yang sudah ditetapkan bagi Palue secara keseluruhan. Dengan penetapan zona merah, ujarnya, mestinya tidak ada aktivitas apapun di Palue termasuk KBM.

     

    Namun justru ketika KBM kembali dilaksanakan di Palue, menunjukkan pemerintah dalam hal ini Dinas PPO tidak patuh terhadap zona merah. Dia pun mempertanyakan sejauh mana pemahaman Dinas PPO terhadap zona merah.

               

    Yohanes Yudas dari Fraksi Partai Golkar berpendapat pemerintah sengaja membiarkan pelaksanaan KBM di Palue. Dalam konteks itu, menurut dia, pemerintah tidak memiliki komitmen yang tegas terhadap penetapan Palue sebagai zona merah.

               

    Terhadap kondisi ini, apakah pelaksanaan KBM dengan sistem kunjungan terus dilanjutkan di Palue atau dikembalikan lagi ke Kota Maumere, Muhammad Arifin tidak bisa memberikan penjelasan secara pasti. Dia mengaku sebagai bawahan hanya siap melaksanakan perintah.

               

    Praktis rapat dengar pendapat ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Siflan Angi, anggota DPRD Sikka dari Fraksi Partai Nasdem mengusulkan agar dinamika rapat ini dilanjutkan dalam mekanisme rapat konsultasi bersama Bupati Sikka.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.