• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Lamban Urus Ikan Berformalin, Ansar Dikecam Pedagang Ikan
    VICKY DA GOMEZ | Rabu, 11 Februari 2015 | 19:42 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Lamban
    Suasana dialog antara pedagang ikan dengan anggota DPRD Sikka

     

    Maumere, Flobamora.net, - Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera dinilai terlalu lamban dalam mengurusi persoalan ikan berformalin di daerah itu. Penanganan yang lamban itu berdampak pada keresahan meluas di tingkat masyarakat yang bisa berakibat pada runtuhnya kepercayaan terhadap peredaran ikan di wilayah ini. Sejumlah kecaman pun dialamatkan pada orang nomor satu di Kabupaten Sikka itu.

               

    Ketua Ikatan Pedagang Pasar Sayur dan Ikan (IPPSI) Kabupaten Sikka Urbanus Nong Fendi mengatakan isu ikan berformalin di Kabupaten Sikka masih santer terdengar hingga sekarang. Isu ini terus meresahkan masyarakat baik masyarakat konsumen maupun para pedagang ikan, pengepul dan papalele.

     

    Di satu sisi masyarakat konsumen enggan membeli ikan pada pasar-pasar di Maumere, di sisi lain para pedagang ikan terus terus merugi karena pendapatan mereka dari hari ke hari semakin berkurang drastis.

               

    “Isu formalin tidak pernah akan berhenti. Isu ini baru bisa berhenti jika sudah ada perintah jelas dari pemerintah bahwa ikan di Kabupaten Sikka tidak mengandung formalin dan layak untuk dikonsumsi. Tapi kami masyarakat tidak bisa berharap banyak dari lambannya pemerintah di bawah pimpinan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera,” tukas Urbanus Nong Fendi saat diterima anggota DPRD Sikka di ruang Komisi 3 DPRD Sikka, Rabu (11/2).

               

    Kesan lambannya pemerintah juga diutarakan Vian, salah seorang pedagang ikan. Dia malah berbalik memuji pemerintah di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada yang secara rutin melakukan pengawasan di pasar-pasar, dan mengambil tindakan tegas terhadap ikan-ikan yang mengandung formalin.

               

    “Kami melihat isu (kian berformalin) ini dibiarkan terus-menerus bergulir di tengah masyarakat. Pemerintah di sini hanya bisa melakukan sidak, tapi selanjutnya tidak melakukan pengawasan yang ketat. Saya salut dengan Manggarai dan Ngada, di sana Bupati dengan langsung melakukan pengawasan,” tutur Vian.

                 

    Kecaman lain datang dari Viktor Nekur, kuasa hukum para pedagang ikan. Data yang dia terima dari para pedagang ikan, pasca maraknya temuan ikan berformalin pada Januari 2015 lalu, parfa pedagang ikan, pengepul dan papalele mengalami kerugian akibat isu ikan berformalin. Pemerintah tidak melakukan intervensi apapun terhadap persoalan ini.

               

    “Saya tidak tahu apakah kita di sini punya pemerintah atau tidak? Kalau punya, pemerintah kita ada di mana? Sejak terungkapnya ikan berformalin kita tidak pernah dengar upaya pemerintah untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peredaran ikan di daerah ini,” kritik salah satu pengacara yang berpraktik di Maumere ini.

               

    Stephanus Sumandi, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan juga mengamini lambannya pemerintah dalam menangani masalah ikan berformalin. Kasus ini mulai marak sejak April 2014, dan semakin fenomenal pada November 2014 ketika diketahui terdapat 25 ton ikan berformalin di PT Shitaratian.

     

    Persoalan makin meluas ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka menemukan 203 boks ikan berformalin pada pertengahan Januari 2015 lalu. Masalahnya hingga saat ini tidak ada sikap tegas dari pemerintah terutama dalam pengawasan keluar masuknya ikan ke Kabupaten Sikka.

               

    Para pedagang ikan mendatangi wakil-wakil rakyat di DPRD Sikka, Rabu (11/2) untuk meminta dukungan dari lembaga legislatif agar persoalan ini segera dituntaskan. Mereka juga membawa puluhan ekor ikan yang hingga siang itu tidak laku dijual di Pasar Alok. Masyarakat mengurangi konsumsi ikan karena masih resah dengan terus meruaknya informasi tentang ikan berformalin di Kabupaten Sikka.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.